Tiongkok Terapkan Aturan Keamanan Nasional Baru untuk Pengawasan Investasi Luar Negeri
New Policy – Beijing resmi menerapkan New Policy keamanan nasional yang mengatur investasi ke luar negeri, mulai berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkenalkan dalam rangka meningkatkan kontrol pemerintah atas aliran modal dan teknologi ke luar batas, terutama dalam menghadapi persaingan teknologi dengan Amerika Serikat. Dalam pernyataan resmi, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini memberikan wewenang lebih luas kepada lembaga keamanan nasional untuk menilai kebijakan investasi yang dianggap berisiko mengganggu kepentingan strategis Tiongkok.
Pola Pengawasan yang Lebih Kaku
New Policy ini mencakup perubahan pada sistem persetujuan investasi asing, termasuk peningkatan kriteria untuk meninjau transaksi yang melibatkan sektor kritis seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan teknologi hijau. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk memastikan keamanan nasional, tetapi juga untuk menjaga konsistensi dalam pengembangan industri domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok secara aktif mendorong kebijakan proteksionis untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dan New Policy dianggap sebagai langkah penting dalam menguatkan pendekatan tersebut.
Regulasi ini memperketat proses pemeriksaan investasi, baik dalam bentuk modal langsung maupun transfer teknologi. Salah satu contoh yang mencolok adalah penghentian rencana akuisisi startup AI Manus oleh Meta Platforms pada April 2026, yang dianggap sebagai salah satu kebijakan New Policy yang memperlihatkan penegakan ketat terhadap investasi yang dianggap berisiko. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok bersedia melakukan tindakan tegas untuk melindungi kepentingan teknologi nasional.
Kekhawatiran Investor Global
Sejumlah investor asing mengkhawatirkan dampak dari New Policy terhadap stabilitas pasar Tiongkok. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan mengurangi akses perusahaan ke luar negeri terhadap sumber daya dan teknologi yang terkait dengan sektor kritis. Selain itu, ada risiko penurunan kepercayaan investor terhadap Tiongkok sebagai destinasi investasi yang aman. Meski demikian, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa aturan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas investasi, bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi.
Analisis dari lembaga keamanan nasional menunjukkan bahwa kebijakan New Policy ini berfokus pada tiga aspek utama: pengawasan ekspor data, pembatasan transfer tenaga ahli teknis, dan pengurangan risiko kebocoran teknologi kunci. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi pengawasan ekspor jasa, seperti pelatihan dan kegiatan teknis yang dilakukan di luar negeri. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Tiongkok dalam perdagangan global, sekaligus menjaga keamanan dari ancaman eksternal.
“New Policy Tiongkok memperlihatkan pergeseran fokus dari kebijakan liberalisasi ke arah proteksionisme yang lebih konsisten,” ujar seorang ahli ekonom dari Universitas Fudan. “Ini tidak hanya berdampak pada perusahaan asing, tetapi juga mengubah paradigma investasi di negara-negara lain yang ingin mengurangi risiko kebocoran teknologi.”
Kebijakan New Policy ini juga memperhatikan dampak politik dan ekonomi global. Dengan mengadopsi sistem pengawasan yang lebih ketat, Tiongkok berupaya memperkuat keberhasilan ekonomi dalam negeri, sekaligus menciptakan ketegangan dengan negara-negara yang menganggap aturan ini terlalu represif. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem industri yang mandiri. Dengan demikian, Tiongkok ingin menjamin bahwa investasi ke luar negeri tidak hanya bermanfaat ekonomis, tetapi juga selaras dengan kepentingan keamanan nasional jangka panjang.
Kebijakan New Policy ini juga memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi pengawasan investasi. Pemerintah memberikan wewenang kepada lembaga keamanan nasional untuk meninjau kebijakan investasi dalam waktu 30 hari setelah transaksi dilakukan. Selain itu, aturan ini menambahkan klausul baru yang memungkinkan pemerintah menolak atau menunda investasi jika ada indikasi ancaman keamanan nasional. Dengan adanya New Policy, Tiongkok berharap bisa mempercepat pembangunan industri strategis dan mencegah kebocoran teknologi ke negara-negara lain.
