Purbaya Jawab Dugaan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Terima Suap Rp2,9 M
Main Agenda menjadi fokus utama dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Pada Kamis (21/5), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan resmi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, menjelaskan hubungannya dengan Djaka terkait skandal suap sebesar Rp2,9 miliar. Meskipun tidak langsung mengakui atau menyangkal peran dirinya, Purbaya menegaskan bahwa ia tetap menjaga komunikasi rutin dengan Djaka, yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian akibat dugaan penerimaan suap dalam kegiatan pengawasan barang impor.
Konteks Kasus dan Pernyataan Purbaya
Kasus ini berawal dari pemeriksaan terdakwa Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, di Pengadilan Negeri Tipikor. Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut bahwa Djaka Budhi Utama diduga menerima uang suap dari bos perusahaan kargo Blueray Cargo, John Field. Purbaya, yang menghadiri sebagai saksi, mengatakan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam proses penerimaan suap, tetapi tetap memahami dinamika yang terjadi. “Saya nggak ikut campur, saya takut dosa. Tapi yang jelas, saya mengerti apa yang terjadi,” tambahnya, menegaskan bahwa Main Agenda masih aktif dalam mengawasi proses tersebut.
Penjelasan Lebih Lanjut tentang Kode Amplop
Dalam persidangan, jaksa juga mengungkap data sampling amplop yang diterima pejabat Bea Cukai. Kode yang disebutkan mencakup DIR, BR, SIS, HEN, BY, dan OC, dengan penjelasan bahwa kode ‘2’ dan ‘3’ terkait dengan Rizal dan Sisprian Subiaksono, dua terdakwa lainnya dalam kasus ini. Kode ‘1’ disematkan pada Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, sesuai dengan penerimaan SGD 213.600. “Izin Majelis, kami tegaskan yang sales 2-1 adalah Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 Dolar Singapura. Itu kami yang tegaskan ya, kami, karena kami yang punya bukti ini,” ujar jaksa, menyoroti peran Main Agenda dalam menghubungkan keterangan para terdakwa.
Menurut informasi yang diungkap, penyerahan uang suap kode ‘1’ terjadi setelah pertemuan antara John Field dan Djaka Budhi Utama serta Rizal di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 22 Juli 2025. Pertemuan ini diduga sebagai upaya untuk mempercepat proses pengawasan barang impor milik Blueray Cargo. Dugaan korupsi ini juga melibatkan Dedy Kurniawan Sukolo, Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan, dan Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi, sebagai terdakwa kedua dan ketiga. Jaksa menyatakan bahwa tindakan suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan khusus dalam memproses barang impor.
Pembuktian dugaan suap tersebut didukung oleh beberapa dokumen dan keterangan saksi. Salah satu bukti utama adalah data amplop yang diberikan oleh John Field, yang menurut jaksa memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan penerimaan suap oleh Djaka Budhi Utama. Purbaya, meskipun tidak terlibat secara langsung, dianggap sebagai figur yang tetap memperhatikan kejadian tersebut. “Semangat teman-teman,” katanya, sebagai penutup dari pernyataan yang disampaikan dalam Main Agenda.
Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait transparansi dalam sistem pengawasan bea cukai. Purbaya menyatakan bahwa dirinya tidak memahami secara mendalam mengenai detail penggunaan dana suap tersebut, namun ia tetap mengakui bahwa Main Agenda memiliki peran penting dalam mengelola dan memantau aktivitas penerimaan suap. Selain itu, Purbaya juga menyebut bahwa ia tidak terlibat langsung dalam kegiatan penerimaan uang suap, tetapi masih menjadi bagian dari proses investigasi. “Main Agenda memberikan ruang untuk menjelaskan segala hal, termasuk dugaan korupsi yang sedang diselidiki,” tuturnya.
Isu suap ini segera menyebar ke publik dan memicu penelusuran lebih lanjut oleh lembaga pemerintah dan media. Dengan Main Agenda sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab, pemerintah diharapkan dapat memperjelas tindakan yang dilakukan oleh para pejabat Bea Cukai. Purbaya menegaskan bahwa ia akan terus mendukung upaya penegakan hukum, meskipun saat ini masih dalam proses investigasi. “Main Agenda terus memantau dan memastikan semua kegiatan berjalan secara transparan,” katanya, menjelaskan komitmen untuk memperbaiki sistem yang ada.
