Analisis Bakom: Rupiah Bisa Capai Rp18 Ribu per Dolar AS Tanpa Intervensi
Latest Program – Program Latest Program terbaru dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyoroti potensi pelemahan rupiah yang signifikan jika pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak melakukan intervensi di pasar keuangan. Analisis tersebut menyebutkan bahwa, tanpa kebijakan penyangga, nilai tukar rupiah mungkin mencapai level Rp18 ribu per dolar AS, yang menjadi perhatian utama dalam mengevaluasi dinamika ekonomi terkini. Tenaga ahli utama Bakom, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa tekanan terhadap mata uang lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor global, seperti risiko geopolitik, kenaikan harga minyak, yield obligasi AS, serta volatilitas pasar yang meningkat. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rebalancing indeks MSCI dan aliran dana ke luar negeri pada bulan Mei.
Simulasi Pasar Tanpa Penstabilan
Dalam skenario tanpa intervensi, Fithra Faisal menegaskan bahwa rupiah diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp18 ribu per dolar AS. “Simulasi menunjukkan bahwa rupiah memang berpotensi melebihi Rp18 ribu jika pemerintah dan BI tidak mengambil langkah penyangga,” ujarnya dalam program Latest Program yang tayang di CNN Indonesia TV, Senin (18/5). Menurutnya, jika risiko geopolitik tidak terjadi, rupiah diperkirakan tetap berada di kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per dolar AS. Namun, dengan adanya tekanan dari berbagai aspek, nilai tukar rupiah bisa bergerak lebih jauh dari proyeksi awal.
Kebijakan Intervensi dan Stabilitas Devisa
Fithra menegaskan bahwa pemerintah dan BI terus melakukan upaya untuk menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah. Cadangan devisa Indonesia yang mencapai US$146 miliar menjadi salah satu alasan utama keberhasilan intervensi hingga saat ini. “Intervensi mata uang asing sejak Januari telah mencegah rupiah terjun bebas ke level Rp18 ribu,” jelas Fithra. Ia juga menyebut bahwa program Latest Program menekankan kebutuhan koordinasi antara lembaga keuangan dan pemerintah untuk meminimalkan dampak pelemahan mata uang lokal.
“Program Latest Program menunjukkan bahwa kebijakan penstabilan tetap menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi pergerakan pasar yang tidak terduga,” tambah Fithra.
Kondisi Pasar dan Sentimen Negatif
Ekonom Ferry Latuhihin mengungkapkan bahwa kekhawatiran pasar terhadap rupiah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh sentimen negatif terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, perubahan outlook dari lembaga pemeringkat seperti Fitch dan Moody’s menjadi pemicu utama ketidakpercayaan investor. “Sentimen pasar mulai meredup setelah kabinet diumumkan, yang memicu tekanan pada dolar-Rupiah,” kata Ferry. Ia menambahkan bahwa defisit fiskal kuartal I mencapai Rp240 triliun, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.
Potensi Downgrade dan Risiko Makroekonomi
Ferry juga mengingatkan bahwa kebijakan fiscal yang tidak efisien bisa memperburuk situasi. “Investor mulai mempertanyakan apakah defisit fiskal Indonesia akan tetap di bawah 3 persen, terutama jika pemerintah terus membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk menstabilkan rupiah,” ujarnya. Jika BI terus membeli SBN, ini bisa menimbulkan risiko downgrade peringkat kredit Indonesia, yang selanjutnya memperkuat tekanan terhadap rupiah. Ia menyoroti bahwa Latest Program mencakup proyeksi bahwa harga dolar akan terus menguat jika langkah penyangga tidak diambil secara konsisten.
“Dalam Latest Program, kita melihat bahwa stabilitas rupiah membutuhkan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung,” tukas Ferry.
Dampak pada Dunia Usaha dan Infrastruktur Ekonomi
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang, menyatakan bahwa pelemahan rupiah memberi tekanan terhadap sektor usaha. “Biaya produksi dan bahan baku impor yang meningkat tajam mengganggu psikologi pelaku usaha,” jelas Sarman. Jika rupiah mencapai Rp18 ribu per dolar AS, usaha kecil dan menengah (UKM) terutama yang bergantung pada impor akan mengalami peningkatan beban operasional. “Kondisi ini bisa memaksa perusahaan melakukan efisiensi, seperti pengurangan jam kerja atau pembersihan tenaga kerja, jika tidak ada penyesuaian harga atau kebijakan subsidi,” tambahnya.
Langkah Mitigasi dan Peran Pemerintah
Menurut Sarman, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah pelemahan rupiah terus meluas. “Program Latest Program menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, dan lembaga terkait dalam mengelola inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Sarman. Ia juga meminta kebijakan fiskal lebih transparan untuk membangun kembali kepercayaan pasar. “Jika kebijakan Latest Program tidak dijalankan secara konsisten, risiko pelemahan rupiah jangka panjang akan semakin besar,” pungkasnya.
