New Policy: PTPN Manut Arahan Dony Oskaria, Kasus Kakek Mujiran di Lampung Disetop
New Policy – Kebijakan baru yang diterapkan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menjadi sorotan publik setelah menghentikan seluruh proses hukum terhadap kasus yang menimpa Kakek Mujiran di Kabupaten Lampung Tengah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk implementasi kebijakan baru yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Dony Oskaria, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management, menjadi penentu utama kebijakan tersebut yang bertujuan memperbaiki hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
Implementasi Kebijakan Baru di Lapangan
“Kami resmi menghentikan kasus hukum yang menjerat Kakek Mujiran di Lampung,” ujar Manajemen PTPN dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (24/5). “Kakek Mujiran kini telah bebas dari tuntutan hukum setelah proses kekeluargaan berhasil diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.”
PTPN mengungkapkan bahwa kebijakan baru ini merupakan bagian dari reorientasi manajemen untuk menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat. Perusahaan menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada sanksi hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan ekonomi. Dony Oskaria memandu penerapan kebijakan baru ini sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan inklusif.
Aspek Kemanusiaan dalam Kebijakan Baru
Kasus Kakek Mujiran memicu perhatian publik setelah lansia berusia 72 tahun tersebut mengambil getah karet milik PTPN untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tindakan ini dianggap sebagai upaya mengatasi kesulitan finansial yang dialami oleh warga sekitar. Melalui kebijakan baru, PTPN memberikan ruang bagi para pelaku untuk menyampaikan permohonan maaf dan menanggung tanggung jawab moral secara bertanggung jawab.
Manajemen PTPN I menyatakan bahwa restorative justice menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Proses ini memungkinkan pengambilan sisa getah karet diatur secara fleksibel, sambil tetap menjaga integritas aset perusahaan. Keputusan ini tidak hanya memperkuat visi BUMN sebagai entitas yang berasal dari rakyat, tetapi juga sebagai wujud komitmen dalam memperbaiki kinerja di lapangan.
Dony Oskaria menegaskan bahwa kebijakan baru ini akan menjadi model bagi perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. PTPN I sedang mewujudkan program asistensi berkelanjutan, termasuk bantuan kebutuhan pokok dan peluang kerja yang disesuaikan dengan kemampuan fisik Kakek Mujiran atau anggota keluarganya. Langkah ini juga menggambarkan transformasi sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.
Kebijakan baru PTPN menunjukkan pergeseran paradigma dari kebijakan yang bersifat memaksa menjadi kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah. Dengan pendekatan ini, perusahaan mengharapkan masyarakat bisa merasa lebih dihargai, serta mengurangi risiko konflik yang berpotensi memicu skala besar. Penerapan kebijakan baru juga diharapkan mendorong transparansi dan keadilan dalam hubungan antara BUMN dan warga sekitar.
Manajemen PTPN menegaskan bahwa kebijakan baru ini adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk mewujudkan perusahaan yang lebih responsif. Dengan kebijakan yang lebih manusiawi, PTPN berharap bisa menjadi contoh bagaimana BUMN bisa bersinergi dengan masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi momentum untuk merevisi standar operasional perlindungan aset, sekaligus menjaga keseimbangan antara hukum dan keadilan sosial.
