6 Terdakwa Kasus Korupsi Baznas Enrekang Dinyatakan Bebas
6 Terdakwa Kasus Korupsi Baznas Enrekang – Kasus korupsi yang melibatkan enam terdakwa dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang akhirnya berakhir dengan putusan bebas. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, pada 7 Mei 2026, menghasilkan keputusan bahwa semua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Fokus utama dalam persidangan adalah peninjauan kembali bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak penuntut umum, serta penelusuran kebijakan pengelolaan dana zakat yang dianggap cukup transparan oleh majelis hakim.
Perkembangan Kasus dan Terdakwa Utama
Kasus ini memicu perdebatan di tengah masyarakat setelah dugaan penggunaan dana zakat secara tidak tepat sasaran disebutkan dalam laporan audit. Enam terdakwa yang menjadi pusat perhatian terdiri dari mantan Ketua Baznas Enrekang, Junwar, mantan Plt Ketua, Syawal, serta empat mantan wakil ketua, yaitu Kamaruddin, Baharuddin, Ilham Kadir, dan Kadir Lesang. Mereka didakwa terlibat dalam pengelolaan dana zakat yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 16,6 miliar. Meski begitu, putusan hakim menegaskan bahwa bukti yang disajikan belum cukup untuk menyimpulkan adanya kesalahan korupsi secara pasti.
Dalam proses hukum, pihak penuntut umum mengajukan beberapa alasan yang didasarkan pada laporan audit keuangan. Namun, hakim menilai bahwa dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diurus Baznas termasuk dalam kategori dana umat, bukan keuangan negara. Hal ini menjadi salah satu argumen utama dalam pembebasan terdakwa, karena penyaluran dana zakat tidak disamakan dengan pengelolaan dana pemerintah. “Kerugian negara hanya bisa dihitung jika dana ZIS dianggap sebagai pengelolaan keuangan negara, yang dalam kasus ini tidak terpenuhi,” jelas salah satu anggota majelis hakim.
Bukti dan Pertimbangan Hakim
Putusan hakim didasarkan pada fakta persidangan yang dijelaskan secara rinci oleh para saksi dan terdakwa. Majelis hakim mengatakan bahwa ada ketidaksempurnaan dalam bukti yang disajikan oleh jaksa, terutama terkait penggunaan dana zakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam prosesnya, hakim juga menyoroti keberhasilan Baznas dalam menjalankan program zakat kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Kami menilai bahwa penyaluran dana zakat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberdayakan masyarakat yang membutuhkan,” tutur salah satu anggota tim hakim. “Tidak terdapat indikasi bahwa dana yang disalurkan secara tidak benar atau terdapat korupsi bersama-sama.”
Kasus ini juga memperlihatkan upaya Baznas dalam memperkuat transparansi pengelolaan dana. Sebagai institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, Baznas Enrekang disebutkan telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika pengelolaan zakat. Meski putusan hakim tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya pelanggaran, hasil ini menegaskan bahwa proses hukum perlu didukung oleh bukti yang lebih kuat dan terstruktur.
Komentar Pihak Penuntut Umum
Sebelum putusan dikeluarkan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmin, mengatakan bahwa pihak penuntut umum masih menunggu hasil pengajuan banding dari terdakwa. “Kami akan mengambil langkah-langkah selanjutnya jika ada perbedaan pandangan dalam putusan ini,” ujarnya. Selain itu, Soetarmin juga menegaskan bahwa laporan audit yang digunakan sebagai dasar dakwaan masih memiliki nilai sebagai alat pengawasan, meski tidak cukup untuk menyatakan kesalahan korupsi secara pasti.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana perbedaan pendapat antara pihak penuntut umum dan hakim bisa memengaruhi hasil persidangan. Meski sejumlah pengelola dana zakat dinyatakan bebas, terdakwa diharapkan bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperdebatkan. Selain itu, pihak kejaksaan juga meminta evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan dana zakat di Baznas Enrekang, agar bisa mencegah adanya pelanggaran serupa di masa depan.
Dalam konteks korupsi zakat, putusan ini memberikan pelajaran bahwa keberhasilan pengelolaan dana tidak selalu diukur dari kerugian negara, tetapi juga dari kepuasan masyarakat dalam mendapatkan manfaat. Meski beberapa terdakwa dinyatakan bebas, proses penyelidikan terus berlangsung untuk memastikan bahwa semua kegiatan Baznas Enrekang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip zakat yang dibangun secara adil dan berimbang. Dengan demikian, 6 terdakwa kasus korupsi Baznas Enrekang kini menjadi bahan perdebatan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam sistem zakat nasional.
