Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Lodewyk: Penyitaan Aset Sah

Sidang Praperadilan Lodewyk Pusung: Kejagung Andalkan Dalil Keadaan Mendesak untuk Menjustifikasi Penyitaan Aset

Kabarberita911.com – Persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (7/9) menghadirkan perdebatan hukum yang tajam antara Kejaksaan Agung dan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung. Inti sengketa bukan sekadar soal siapa yang benar secara prosedural, melainkan pertanyaan mendasar: sejauh mana aparat penegak hukum boleh bergerak cepat tanpa menunggu izin pengadilan ketika berhadapan dengan bukti elektronik yang rentan dihapus atau dipindahkan.

Biro Hukum Kejaksaan Agung, yang mewakili kepentingan termohon dalam perkara ini, menegaskan bahwa seluruh tindakan penyitaan terhadap aset milik Lodewyk telah dilakukan dalam koridor Pasal 118 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Menurut penjelasan yang disampaikan di ruang sidang, penyidik memang berwenang melakukan penyitaan, namun secara prinsip harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri di lokasi benda yang hendak diamankan.

Parameter “Keadaan Mendesak” dalam Pasal 120 KUHAP

Argumen utama Kejagung bertumpu pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP baru, yang membuka celah bagi penyidik untuk melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan dalam situasi mendesak. Celah ini terbatas pada benda bergerak dan wajib ditutup dengan permohonan persetujuan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja.

Biro hukum Kejagung kemudian merujuk pada Pasal 120 ayat (2) yang merinci parameter keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pembentuk undang-undang:

“Bahwa keadaan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat 1 tersebut di mana bersifat abstrak melainkan telah diberikan parameter oleh pembentuk Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 120 ayat 2.”

Parameter tersebut mencakup: letak geografis yang sulit dijangkau; tertangkap tangan; potensi tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti secara nyata; kemudahan perpindahan benda atau aset; ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang menuntut tindakan segera; serta situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Bukti Elektronik sebagai Alasan Percepatan

Kejagung menekankan bahwa perkara yang ditangani tidak hanya melibatkan benda fisik konvensional. Objek yang hendak diamankan mencakup perangkat elektronik, media penyimpanan, telepon seluler, komputer, jaringan, serta perangkat lain yang menyimpan atau memberi akses terhadap bukti elektronik. Dalam konteks semacam ini, kata biro hukum, setiap penundaan membuka ruang bagi pemindahan, penyembunyian, penghancuran, atau manipulasi data yang tersimpan di dalamnya.

“Bahwa apabila terhadap benda-benda tersebut menunggu terlalu lama untuk melakukan tindakan pengamanan terdapat risiko bahwa benda tersebut dapat dipindahkan dari tempat semula, disembunyikan, dihancurkan, atau digunakan untuk menghilangkan atau mengubah data elektronik yang tersimpan di dalamnya. Risiko tersebut bukan sekadar kemungkinan teoritis melainkan konsekuensi yang diperhitungkan dalam setiap penyidikan yang melibatkan bukti elektronik.”

Dengan dalil tersebut, Biro Hukum Kejagung secara eksplisit meminta hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro, menolak permohonan praperadilan Lodewyk karena dinilai tidak benar dan tidak berdasar hukum. Permohonan yang diajukan mencakup penolakan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam eksepsi, serta penerimaan eksepsi termohon secara keseluruhan.

Narasi dari Pihak Lodewyk: Tuduhan Rekayasa Prosedural

Di sisi lain, tim penasihat hukum Lodewyk membangun argumennya pada klaim bahwa rangkaian tindakan Kejagung menunjukkan pola rekayasa perkara. Mereka menyoroti bahwa dalam rentang tiga hari kerja sejak terbitnya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik), lembaga tersebut langsung melaksanakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan — tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang cukup dan tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu.

Kronologi yang dipaparkan tim hukum Lodewyk menyebut bahwa pada 3 Juni 2026, sekitar pukul 02.00 WIB, personel Kejaksaan Agung mendatangi kediaman Lodewyk di Jalan Pengayoman Nomor 9, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Operasi itu dikawal personel bersenjata lengkap dan mencakup penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, serta penahanan dalam satu rangkaian tindakan dini hari.

Baru pada 7 Juni 2026, keluarga Lodewyk menerima Surat Kejaksaan Agung RI bernomor R-1192/F.2/Fd.2/06/2026, bertanggal 4 Juni 2026, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam surat itu, Lodewyk sudah berstatus tersangka.

Tim penasihat hukum menegaskan bahwa klien mereka tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi, dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN periode 2025–2026.

Konteks Program MBG dan Implikasi Hukum

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda kebijakan pangan nasional yang mendapat perhatian publik luas sejak diluncurkan. BGN, sebagai lembaga yang mengoordinasikan pelaksanaannya, menjadi sorotan ketika isu tata kelola anggaran dan distribusi program tersebut mulai diperiksa secara pidana. Penetapan status tersangka terhadap pejabat setingkat wakil kepala lembaga negara tentu membawa konsekuensi politik dan administratif yang signifikan, terlebih jika proses penyidikannya sendiri menjadi objek sengketa praperadilan.

Perdebatan di ruang sidang PN Jakarta Selatan ini pada akhirnya menguji keseimbangan dua kepentingan hukum: hak warga negara atas perlindungan dari tindakan paksa yang sewenang-wenang, dan kebutuhan negara untuk mengamankan bukti elektronik sebelum ia hilang atau diubah. Bagaimana hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro menimbang kedua sisi tersebut akan menjadi preseden penting bagi penanganan perkara pidana yang melibatkan bukti digital di Indonesia.