Dewas KPK Terima 14 Aduan Etik Selama 2026, 2 Pegawai Disanksi

Dewas KPK Catat 14 Aduan Etik di Paruh Pertama 2026, Dua Pegawai Berhadapan Sanksi

Kabarberita911.com – Dewan Pengawas KPK mencatatkan penerimaan sebanyak 14 pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para pegawainya. Periode pencatatan ini mencakup awal Januari hingga akhir Juli 2026. Salah satu dari jumlah tersebut ternyata merupakan sisa pengaduan yang masuk pada tahun sebelumnya.

Anggota Dewas KPK, Sumpeno, menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers yang digelar di kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (3/8). Ia menegaskan bahwa data tersebut merujuk pada kondisi hingga 31 Juli 2026.

Sampai per tanggal 31 Juli 2026, Dewan Pengawas KPK menerima 14 pengaduan etik dan satu pengaduan etik yang merupakan pengaduan yang diterima tahun 2025.

Menurut Sumpeno, ke-14 pengaduan tersebut masuk dalam rentang waktu 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Sementara itu, satu pengaduan lainnya merupakan tunggakan dari tahun 2025 yang baru diproses pada periode ini.

Proses Penanganan Aduan

Dari keseluruhan pengaduan yang masuk, Sumpeno menjelaskan bahwa delapan di antaranya masih berada dalam tahap analisis. Selain itu, terdapat lima pengaduan yang telah melangkah ke tahap klarifikasi atau tahap kedua dalam proses penyelesaian.

Kemudian meningkat lagi setelah tahap analisis yaitu tahap klarifikasi atau tahap dua, ini ada lima pengaduan yang sedang dalam tahap klarifikasi dan masih dalam penyelesaiannya.

Dua Aduan Telah Berputusan

Sampai saat ini, dua pengaduan telah diputuskan melalui sidang etik. Salah satunya mendapat sanksi berat, sementara satunya lagi menerima sanksi sedang.

Untuk sanksi berat, Dewas KPK menjatuhkan hukuman berupa permintaan maaf terbuka secara langsung. Insan KPK tersebut diminta mengunggah permintaan maafnya di jejaring internal komisi atau portal selama 40 hari kerja. Sumpeno tidak merinci peristiwa spesifik yang melatarbelakangi sanksi ini.

Sementara itu, satu pengaduan lainnya dijatuhi sanksi sedang karena melanggar Pasal 4 Ayat 1 Huruf N. Bentuk hukumannya adalah permintaan maaf terbuka tidak langsung, yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di hadapan pimpinan KPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Pernyataan tersebut kemudian diumumkan di jejaring internal atau portal selama 30 hari kerja.

Sanksinya sedang, pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 1 Huruf N, yaitu berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka tidak langsung. Kalau tadi langsung, karena ini [sanksi] sedang adalah [hukuman permintaan maaf terbuka] tidak langsung, disampaikan secara tertulis dan dibacakan di hadapan pimpinan KPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dan pernyataan tersebut, permintaan maaf tersebut diumumkan dalam jejaring internal komisi atau portal selama 30 hari kerja.