Menkeu AS Klaim Bobol Dompet Kripto Iran Senilai Rp17,82 T
New Policy – Dalam upaya menciptakan New Policy yang lebih kuat, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah berhasil menyita aset kripto Iran bernilai sekitar US$1 miliar atau setara Rp17,82 triliun. Penyitaan ini menjadi bagian dari strategi New Policy yang bertujuan mengurangi kemampuan Teheran dalam memperkuat keuangan negaranya. Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap kebijakan ekonomi global yang berubah, serta untuk meningkatkan tekanan pada Iran dalam konteks krisis politik dan militer yang sedang berlangsung.
Strategi Ekonomi dalam New Policy
New Policy yang diterapkan oleh pemerintahan AS melibatkan serangkaian tindakan ekonomi, termasuk penyitaan aset kripto dan pembatasan akses ke pasar keuangan internasional. Bessent menjelaskan bahwa langkah ini memberikan dampak signifikan pada ekonomi Iran, terutama terhadap inflasi yang mengalami peningkatan drastis. Penyitaan tersebut juga mempercepat keruntuhan sistem perbankan Iran, yang sebelumnya telah terganggu oleh sanksi-sanksi ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun lalu.
Bessent menegaskan bahwa New Policy memperkuat tekanan terhadap Iran, khususnya dalam membatasi kemampuannya untuk memperoleh dana dari luar negeri. Pemerintahan AS berpendapat bahwa Iran mengandalkan dana kripto sebagai salah satu sumber pendapatan utama, sehingga menggagalkan alur dana ini menjadi langkah strategis dalam menghancurkan ekonomi negara tersebut. Selain itu, New Policy juga mencakup pembatasan penggunaan mata uang digital dalam transaksi keuangan internasional.
Kolaborasi dengan Sekutu dan Tekanan Ekonomi
Sebagai bagian dari New Policy, AS bekerja sama dengan negara-negara sekutu di Eropa untuk menggali lebih dalam kekayaan kripto Iran. Bessent menyebutkan bahwa negara-negara sekutu ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat tekanan ekonomi terhadap Iran. Dalam wawancara, ia menekankan bahwa New Policy bukan hanya berupa penyitaan aset, tetapi juga melibatkan pengendalian lalu lintas keuangan Iran di tingkat global.
“Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk memperluas jangkauan New Policy dan memastikan bahwa semua alur dana kripto yang terkait dengan Iran dapat diidentifikasi dan disita,” tutur Bessent. Ia menambahkan bahwa New Policy telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam menghambat keuangan Teheran yang sebelumnya lebih mudah mengalir ke luar negeri.
Dalam New Policy, penyitaan aset kripto Iran dianggap sebagai bentuk penggagalan sumber daya finansial yang kritis. Bessent menyatakan bahwa pendapatan bulanan Iran, yang sebelumnya mencapai US$400 juta hingga US$500 juta, kini terganggu karena intervensi ini. Sejumlah pemimpin Iran diduga menyimpan dana dalam bentuk aset kripto, yang sekarang telah diambil oleh pemerintah AS.
Kelompok Kekuatan dan Dinamika Politik
Bessent juga menyoroti kompleksitas dinamika kekuatan internal Iran, yang menjadi tantangan dalam penerapan New Policy. Ia menjelaskan bahwa perangkat ekonomi yang dijalankan AS berdampak pada kelompok-kelompok seperti Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan ulama yang memimpin pemerintahan teokrasi. New Policy bertujuan untuk mengubah struktur kekuasaan ini, dengan menekan kelompok-kelompok yang terlibat dalam korupsi atau pemborosan dana negara.
“Dengan New Policy, kami tidak hanya memutus akses keuangan Iran, tetapi juga menciptakan tekanan yang memaksa mereka mengubah cara mengelola sumber daya,” ujarnya. Bessent menambahkan bahwa pemerintahan AS terus mengejar langkah-langkah ekonomi untuk memastikan kekayaan Iran tidak bisa dipakai untuk memperkuat kekuasaan internal atau mendukung operasi militer.
Kebijakan New Policy ini juga memberikan dampak pada masyarakat Iran, terutama dalam hal ketersediaan bahan pokok dan pengaturan inflasi. Bessent menjelaskan bahwa pemerintah AS terus memantau pergerakan dana kripto dan menggandeng sekutu untuk memperkuat tekanan terhadap sistem keuangan Iran. New Policy dipandang sebagai langkah kunci dalam menyelaraskan tekanan politik dan ekonomi terhadap Iran.
Implikasi New Policy di Tingkat Global
Kebijakan New Policy yang dijalankan AS telah menarik perhatian negara-negara lain di kawasan Teluk Persia. Bessent menyatakan bahwa serangan militer yang dilakukan Iran di kawasan ini menjadi alasan utama untuk mengungkap lebih lanjut kekayaan kripto mereka. New Policy memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat koordinasi dengan negara-negara GCC (Gulf Cooperation Council) dalam menggali sumber keuangan Iran.
“Serangan di Teluk Persia memberikan peluang bagi New Policy untuk mengungkap keterlibatan keuangan Iran secara lebih luas. Kami bekerja sama dengan sekutu untuk mempercepat proses penyitaan dan mencegah penggunaan dana kripto untuk mendukung operasi militer,” kata Bessent. Ia menegaskan bahwa New Policy menjadi pedoman utama dalam menghadapi krisis ekonomi Iran, yang kini semakin mendesak.
Dengan New Policy, AS mengharapkan tekanan ekonomi dapat memaksa Iran menegosiasi dengan pihak-pihak yang lebih lemah. Bessent menyebutkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada kestabilan ekonomi global, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Iran. New Policy dianggap sebagai upaya pemerintahan AS untuk menciptakan dampak jangka panjang pada kebijakan Iran, baik secara politik maupun ekonomi.
