Bos Bulog Ungkap Penyaluran Beras untuk MBG Tembus 1 Juta Ton
Key Discussion – Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa hingga Selasa (19/5), program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap 1 juta ton beras. Angka ini menjadi capaian signifikan dalam penyaluran bahan pangan nasional tahun ini. Selain MBG, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras ke berbagai program seperti Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan sosial pangan, serta penanggulangan bencana alam.
“Realisasi penyaluran beras untuk MBG hingga hari ini mencapai 1 juta ton, menunjukkan efektivitas program ini dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan,” jelas Rizal dalam Key Discussion yang disampaikan.
Peran Bulog dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Nasional
Key Discussion menekankan peran Perum Bulog sebagai pelaku utama distribusi beras di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, perusahaan tersebut terus mengembangkan sistem distribusi yang lebih efisien. Selain program MBG, SPHP juga menjadi fokus utama, dengan realisasi penyerapan mencapai 235.815 ton atau 28,08 persen dari target. Angka ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di pasar.
“SPHP telah memberikan kontribusi penting dalam mengatur pasokan beras, terutama di daerah-daerah yang rawan inflasi,” tambah Rizal dalam Key Discussion terkini. “Distribusi beras melalui program ini dilakukan secara terencana untuk menghindari keterlambatan dan penyaluran yang tidak merata.”
Bantuan pangan juga menjadi salah satu inisiatif yang didukung Bulog. Untuk Februari-Maret 2026, penyaluran beras melalui bantuan sosial mencapai 216.808 ton, atau 32,61 persen dari kuota. Key Discussion menyoroti bahwa bantuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat miskin tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan di wilayah terpencil. Sementara itu, beras juga dialirkan ke daerah terdampak bencana alam sebanyak 11.295 ton, sebagai bagian dari respons darurat pemerintah.
Stok Beras Pemerintah Meningkat, Dukung Program Pangan
Key Discussion menyebutkan bahwa stok beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,4 juta ton, menandai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini meningkat dari 3,3 juta ton di akhir 2025, yang menunjukkan strategi efektif dalam pengelolaan cadangan beras. Rizal menjelaskan bahwa stok yang tinggi memungkinkan Bulog lebih cepat merespons kebutuhan pangan di berbagai sektor, termasuk MBG, SPHP, dan bantuan darurat.
“Stok beras yang mencapai 5,4 juta ton saat ini menjadi pengamanan bagi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun, terutama selama musim kemarau atau keadaan darurat,” kata Rizal dalam Key Discussion yang disampaikan. “Ini adalah hasil dari kerja sama yang baik antara Bulog dan pihak terkait.”
Dalam Key Discussion, Rizal juga menyampaikan bahwa stok beras tersebut tersebar di berbagai gudang strategis, termasuk di kawasan perkotaan dan pedesaan. Dengan tingkat stok yang stabil, Bulog dapat memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi sepanjang tahun, terlepas dari fluktuasi harga di pasar. Meski begitu, Rizal mengakui masih ada tantangan dalam distribusi, terutama di daerah dengan akses logistik yang kurang memadai.
Key Discussion menambahkan bahwa Bulog terus memantau kondisi pasar dan mengambil langkah pencegahan jika terjadi kenaikan harga beras yang signifikan. Dengan realisasi penyaluran hingga 1 juta ton untuk MBG, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizal menegaskan bahwa peran Bulog tidak hanya berhenti pada penyaluran, tetapi juga pada pengawasan kualitas beras dan pencegahan penyimpangan distribusi.
Key Discussion menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Bulog dan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan beras. Penyaluran ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) misalnya, meski jumlahnya hanya 233 ton, tetap dianggap sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi desa. Rizal menilai bahwa seluruh program penyaluran beras bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi risiko kelangkaan bahan pokok.
