APINDO Cemas RUU Ketenagakerjaan Bisa Ancam Lapangan Kerja

Dunia Usaha Soroti Risiko RUU Pelindungan Ketenagakerjaan terhadap Penciptaan Kerja

Kabarberita911.com – Menjelang rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Kamis, 8 Oktober, kalangan pengusaha menyampaikan kekhawatiran atas dampaknya bagi iklim usaha dan kesempatan kerja di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), bersama belasan organisasi serta asosiasi industri sektoral, meminta pembahasan akhir regulasi tersebut tetap membuka ruang dialog yang substansial.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menilai rancangan aturan itu perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan perusahaan. Keseimbangan tersebut dipandang penting karena dunia usaha menjadi salah satu penggerak perekrutan tenaga kerja, investasi, dan kegiatan produksi.

“Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Shinta dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).

Perlindungan Pekerja dan Ketersediaan Pekerjaan

APINDO menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pekerjaan yang tersedia. Dalam pandangan asosiasi, regulasi yang menaikkan kewajiban perusahaan atau membatasi fleksibilitas hubungan kerja tanpa rancangan pelaksanaan yang jelas dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk bertahan, memperluas operasi, maupun membuka posisi baru.

Shinta menggarisbawahi bahwa isu ini tidak semata-mata menggambarkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja. Pembahasan RUU juga menyangkut kemampuan Indonesia menjaga daya saing ketika bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi dan membangun basis produksi.

“Jadi, kalau kita punya satu produk yang semangatnya tidak berimbang, maka yang akan diuntungkan tentunya adalah para negara-negara kompetitor kita,” ujar Shinta.

Pesan tersebut menempatkan kebijakan ketenagakerjaan sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas. Aturan kerja memang perlu memberi kepastian dan rasa aman bagi pekerja, tetapi kepastian bagi pemberi kerja dalam menjalankan usaha juga menentukan seberapa besar ruang yang tersedia untuk perekrutan baru.

Dominasi Pekerjaan Informal

Salah satu perhatian yang diangkat APINDO adalah struktur pasar kerja nasional. Pekerja informal masih mendominasi dengan porsi sekitar 59 persen. Angka itu menunjukkan bahwa pekerjaan formal belum tumbuh cukup luas untuk menyerap seluruh kebutuhan tenaga kerja yang ada.

Dalam kondisi seperti ini, perluasan kerja formal menjadi isu penting. Pekerjaan formal lazimnya terkait dengan hubungan kerja yang lebih terstruktur, keberadaan perusahaan, serta kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajiban yang berlaku. Bila beban regulasi dipersepsikan terlalu berat atau belum memiliki mekanisme penerapan yang memadai, risiko yang dikhawatirkan adalah perusahaan menjadi lebih berhati-hati saat melakukan ekspansi dan rekrutmen.

Kalangan pengusaha juga melihat adanya jarak yang cukup lebar antara aspirasi dunia usaha dan tuntutan serikat buruh. Cakupan tuntutan buruh dinilai luas, sementara proses mencari kompromi membutuhkan titik temu yang dapat diterapkan oleh berbagai sektor industri. Perbedaan karakter sektor usaha juga membuat dampak sebuah ketentuan tidak selalu sama bagi setiap perusahaan.

Pergeseran Investasi dan Peran Industri Pengolahan

APINDO turut menyoroti perubahan arah investasi dalam beberapa tahun terakhir. Investasi yang masuk dinilai semakin bergerak dari sektor padat karya menuju sektor padat modal. Pergeseran ini penting diperhatikan karena sektor padat karya umumnya memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

“Jadi ini kelihatan bahwa memang arahnya juga sudah berpindah. Kalau kita lihat investasi yang masuk juga sudah shifting, tidak lagi kepada padat karya, tetapi lebih ke padat modal. Ini semua harus menjadi perhatian,” ujar Shinta.

Di sisi lain, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto juga disebut turun dalam satu dekade terakhir. Porsinya sebelumnya berada di kisaran 24 persen, kemudian menurun menjadi sekitar 18 hingga 19 persen. Perubahan tersebut menjadi latar bagi kekhawatiran dunia usaha bahwa kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan sektor produktif untuk berkembang.

Industri pengolahan memiliki kaitan erat dengan rantai pasok, aktivitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pelaku usaha meminta agar setiap tambahan kewajiban maupun pembatasan hubungan kerja diuji dampaknya secara memadai. Mereka juga menginginkan kejelasan mengenai tata cara pelaksanaan aturan serta konsekuensi sanksi yang dapat muncul.

Permintaan Dialog pada Tahap Akhir Pembahasan

Lintas asosiasi sektoral menyampaikan keprihatinan terhadap draf yang dipandang memuat peningkatan kewajiban, pembatasan hubungan kerja, dan perluasan sanksi. Kekhawatiran utamanya terletak pada belum jelasnya kajian dampak serta mekanisme implementasi untuk berbagai ketentuan tersebut.

Apabila ketentuan baru diterapkan tanpa kesiapan yang cukup, perusahaan dapat menghadapi tekanan dalam menjaga kegiatan operasional, menambah pegawai, dan menjalankan rencana investasi. Kekhawatiran itu muncul ketika waktu pembahasan menuju pengesahan semakin terbatas.

APINDO meminta kepastian bahwa masukan dari dunia usaha tidak sekadar dicatat, melainkan dibahas secara mendalam dalam proses legislasi. Shinta berharap pintu komunikasi tetap terbuka agar pandangan pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya dapat dikonsolidasikan.

Dialog yang konstruktif dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menghasilkan aturan ketenagakerjaan yang dapat melindungi pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pendekatan yang seimbang, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberi kepastian bagi seluruh pihak sekaligus mendukung kemampuan Indonesia bersaing di tingkat global.