Amran Ancam Cabut Izin hingga Penjarakan Mafia Beras Fortifikasi

Amran Janji Tindakan Tegas Terhadap Mafia Beras Fortifikasi

Kabarberita911.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa proses penanganan dugaan penyimpangan beras fortifikasi diperkirakan selesai dalam kurun waktu satu hingga dua minggu. Kepala Kementan menegaskan bahwa produsen yang terbukti melakukan pelanggaran akan menghadapi sanksi berat, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana.

“Kami sudah periksa (mafia beras fortifikasi), ini kita proses. Satu-dua minggu ke depan kita tindak tegas dan enggak ada kompromi. Itu perintah Presiden (Prabowo Subianto). Ini enggak boleh dibiarkan di Republik Indonesia mempermainkan nasib rakyat banyak,” kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).

Temuan Awal dan Dampak bagi Masyarakat

Menurut Amran, langkah penindakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan mendapat dukungan penuh dari berbagai organisasi kepemudaan yang hadir dalam pertemuan terkait. Ia kembali menyoroti temuan Kementerian Pertanian mengenai beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga melampaui batas wajar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sebagian produk yang diklaim sebagai beras fortifikasi ternyata merupakan beras biasa yang tidak memenuhi standar fortifikasi. Amran menjelaskan bahwa seharusnya setelah diperiksa, produk tersebut bukan beras fortifikasi melainkan beras biasa.

“Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih Rp30 ribu, katakanlah Rp12 ribu atau Rp13 ribu (per kilogram) harga beras biasa, itu selisihnya Rp30 ribu (per kg). Ini terlalu kejam. Ini menzalimi rakyat,” ujarnya.

Standar dan Harga Beras Fortifikasi

Amran menjelaskan bahwa beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral, seperti vitamin B, vitamin B12, serta zat gizi lain untuk membantu mencegah stunting. Produk ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelompok rentan kekurangan gizi. Karena itu, harga beras fortifikasi seharusnya tetap terjangkau.

Namun, hasil pemantauan Kementan menunjukkan bahwa rata-rata harga produk yang diperiksa mencapai sekitar Rp22 ribu per kilogram. Bahkan, ditemukan produk yang dijual hingga Rp42 ribu per kilogram. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa sekitar 80 persen beras fortifikasi yang telah diperiksa diduga tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

“(Beras) fortifikasi itu ada 80 persen melanggar dari semua yang diperiksa di lab. Ini kami sosialisasikan karena pasti nanti ada yang pelintir lagi menyerang pemerintah. Sekarang kami tidak akan mundur setapak pun menyelesaikan persoalan bangsa dan itu perintah Presiden,” ujarnya.

Koordinasi dan Tindakan Hukum

Sebelumnya, terungkap bahwa sekitar 80 persen beras fortifikasi yang telah terdaftar diduga tidak memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian awal. Temuan ini diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar Rp71 triliun. Beras fortifikasi sendiri merupakan beras yang dicampur dengan kernel khusus mengandung vitamin dan mineral, seperti zat besi, asam folat, vitamin B1, vitamin B12, dan seng untuk meningkatkan kandungan gizi.

Produk tersebut harus memenuhi ketentuan SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025 sebelum dipasarkan. Amran memastikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kementan juga mengaku telah mengambil sampel produk dari berbagai daerah sebagai dasar proses penegakan hukum.

“Kami sudah koordinasi. Kita akan tindak. Kalaupun dia tarik sampelnya, saya sudah ambil seluruh Indonesia. Seperti yang dulu,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa produk yang diduga bermasalah kemungkinan masih beredar di pasar karena proses pengambilan sampel baru dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, ia memastikan tindakan tegas akan dilakukan terhadap produsen yang terbukti melanggar.

“Yang pasti kami tindak, izinnya kita cabut. Kalau dia pidana kita penjarakan,” tegas Amran.

Mengenai kemungkinan penarikan produk dari pasar maupun tanggung jawab ritel yang menjual produk tersebut, Amran mengatakan hal itu akan ditentukan sesuai hasil proses hukum. Nanti penegak hukum yang tentukan. Yang jelas (hal itu) salah, katanya.

Sebelumnya, Amran juga menyebut terdapat 15 merek beras fortifikasi yang tengah diperiksa Kementerian Pertanian. Menurut dia, seluruh temuan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum setelah proses pengumpulan dan verifikasi data selesai dilakukan.