RI Disebut Masuk Daftar Calon Pemantau Pelucutan Senjata Hizbullah

Indonesia Berpotensi Jadi Pemantau Pelucutan Senjata Hizbullah

Kabarberita911.com – Menurut sejumlah sumber yang dikutip Reuters, Indonesia telah masuk dalam daftar negara kandidat yang akan mengawasi proses pelucutan senjata milik kelompok milisi Hizbullah. Bersama dengan Inggris, Italia, dan Swiss, Jakarta telah mendapatkan persetujuan dari Lebanon dan Israel untuk menjadi salah satu calon negara yang akan menyusun maupun memantau mekanisme tersebut.

Daftar kandidat ini muncul dari serangkaian pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat di Roma pada pekan lalu. Pertemuan tersebut merupakan negosiasi terbaru antara Israel dan Lebanon terkait implementasi perjanjian yang telah disepakati pada bulan Juni. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Lebanon, dengan syarat utama yaitu pelucutan senjata Hizbullah.

Peran Negara Kandidat

Tiga sumber menyebutkan bahwa negara-negara kandidat nantinya dapat membantu menentukan ruang lingkup mekanisme pengawasan, menyediakan personel untuk mengawasi pelaksanaannya, atau menyumbangkan pasukan untuk mengamati serta berpartisipasi dalam inspeksi yang memverifikasi perlucutan senjata.

Seorang pejabat Lebanon mengungkapkan kepada Reuters pada hari Jumat (7/8) bahwa Tel Aviv dan Beirut telah menyetujui daftar negara potensial tersebut, namun belum bersedia merincikan lebih lanjut. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Amerika Serikat yang akan menentukan negara mana saja yang akan berpartisipasi dalam proses ini.

Latar Belakang Konflik dan Negosiasi

Pada bulan Juni lalu, Israel dan Lebanon menyepakati kerangka kerja yang dimediasi AS untuk menghentikan konflik antara kedua belah pihak. Pertempuran antara Israel dan Hizbullah kembali pecah setelah Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan terhadap Iran pada bulan Februari.

Seorang sumber yang mengetahui langsung pembahasan ini menyampaikan kepada Reuters bahwa diskusi mengenai negara-negara kandidat masih berada pada tahap awal. Ia menekankan bahwa kedua belah pihak “berhati-hati namun optimis” bahwa upaya tersebut akan terus berlanjut.

Tantangan dalam Pengawasan

Dua sumber menjelaskan bahwa Israel menginginkan agar negara inspektur kelak menyapu desa-desa di Lebanon selatan hingga ke rumah-rumah warga untuk memastikan tidak ada lagi senjata yang tersimpan di wilayah tersebut. Namun, militer Lebanon menentang gagasan ini karena khawatir penggeledahan semacam itu dapat memicu ketegangan dengan warga sipil dan dengan Hizbullah secara lebih luas.

Para pejabat keamanan menyatakan bahwa militer membutuhkan surat perintah untuk memeriksa setiap rumah. Seorang pejabat kementerian luar negeri menambahkan bahwa masalah properti pribadi ini perlu ditangani, termasuk bagaimana dan oleh siapa properti tersebut akan digeledah. Pejabat itu juga mengatakan bahwa tingkat kebebasan bergerak pasukan asing perlu ditetapkan secara jelas.

Menurut para sumber, mandat untuk kehadiran pasukan asing di Lebanon harus disepakati, dengan skenario yang paling mungkin yakni diundang secara resmi oleh pemerintah Lebanon di bawah kerangka kerja yang didukung Israel. Masih menurut sumber-sumber tersebut, AS dan Israel kemungkinan besar tidak akan menerima keterlibatan PBB, dan negara-negara Eropa mungkin akan menentang pengawasan oleh Dewan Perdamaian.

Respons Kementerian Luar Negeri RI

Menanggapi pemberitaan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl mengatakan Indonesia mencermati pemberitaan soal kemungkinan keterlibatan sejumlah negara, termasuk RI, dalam mekanisme terkait Lebanon. Namun dia mengatakan hingga kini Indonesia belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

“Pemerintah Indonesia belum menerima permintaan atau komunikasi resmi mengenai hal tersebut,” ujar Vahd Nabyl kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/8).

“Indonesia senantiasa mendukung upaya pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Lebanon sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” imbuhnya.

Kantor Perdana Menteri Israel, kepresidenan Lebanon, serta Kementerian Luar Negeri Indonesia, Inggris, Italia, dan Swiss belum memberikan komentar mengenai laporan ini.