Meeting Results: Wacana Sertifikasi Promotor Konser Setelah 3 Tahun Masih Tidak Berhasil
Meeting Results – Sejak tiga tahun lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah mengusulkan wacana sertifikasi promotor konser sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara musik di Indonesia. Dalam beberapa pertemuan strategis, rencana ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketidaktepatan standar yang sering terjadi, terutama setelah dua konser musik besar di Jakarta pada 2023—Coldplay dan Bring Me The Horizon—menyebabkan kontroversi. Namun, hingga kini, meeting results terkait sertifikasi promotor belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Awal Munculnya Wacana Sertifikasi
Wacana sertifikasi promotor bermula dari kritik yang muncul terhadap penyelenggaraan konser musik tersebut. Masalah seperti kesulitan dalam pengelolaan sampah, penggunaan energi tidak efisien, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi fokus utama. Dalam meeting results yang digelar di Kemenparekraf pada 2023, Sandiaga Uno mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan promotor memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan acara musik dengan skala besar.
Keterlibatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meski wacana sertifikasi promotor telah diusulkan, prosesnya masih mengalami hambatan. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, menjelaskan bahwa Kemenparekraf dan Kementerian Ekonomi Kreatif terus berupaya menyusun standar sertifikasi, meski keduanya kini berada di bawah otoritas yang berbeda. “Dalam meeting results terakhir, kita masih fokus pada penguasaan regulasi dan integrasi sistem perizinan,” tambah Irene. Namun, tantangan dalam menyelaraskan kebijakan antar kementerian membuat progres terhambat.
Selain itu, pembagian tugas antara Kementerian Pariwisata (yang mengurus perizinan) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (yang fokus pada pengembangan industri) menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan prioritas. Irene menegaskan bahwa pengelolaan sampah dan lingkungan menjadi salah satu aspek yang diusulkan masuk dalam sertifikasi. “Kita sedang mempelajari bagaimana standar tersebut bisa diterapkan secara konsisten,” katanya.
Sebagai contoh, dalam beberapa meeting results yang diadakan, pihaknya berdiskusi tentang penggunaan energi bersih dan pengurangan limbah dalam konser. Namun, hingga Oktober 2024, skenario ini belum muncul sebagai kebijakan resmi. “Ada beberapa pertimbangan, seperti kebutuhan biaya dan kesulitan dalam mengukur dampak lingkungan secara akurat,” jelas Irene. Masalah ini menggambarkan kesulitan dalam mengimplementasikan regulasi yang kompleks.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah juga berencana menerapkan platform digital untuk mempercepat proses perizinan konser. Dalam meeting results November 2023, Sandiaga Uno menyebutkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyatukan data dan memudahkan promotor dalam memenuhi persyaratan. Namun, keterlibatan pihak-pihak lain seperti pengelola event dan daerah membuat penyusunan standar memakan waktu lebih lama. “Kita perlu memastikan semua pihak sepakat, agar sertifikasi bisa berjalan efektif,” imbuhnya.
Menurut Irene, walaupun ada meeting results rutin antara kedua kementerian, progres masih lambat karena banyaknya detail yang harus dipertimbangkan. Ia menambahkan bahwa pembuatan sertifikasi tidak hanya melibatkan Kemenparekraf dan Kementerian Ekonomi Kreatif, tetapi juga pihak eksekutif, legislatif, dan akademisi. “Kita masih dalam tahap kajian dan pertemuan untuk mencari solusi terbaik,” kata Irene. Proses ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan konser dalam beberapa bulan ke depan.
