Korupsi dalam Pengadaan Motor Listrik BGN: Siapa Pelaku dan Vendor yang Terlibat?
Special Plan – Pada Rabu (3/6), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan tindak korupsi yang dilakukan Dadan Hindayana saat menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu kasus yang disebutkan adalah proses pengadaan sepeda motor listrik yang diduga melibatkan vendor tidak memenuhi syarat serta indikasi penggelembungan dana. Kasus ini menjadi sorotan publik karena mengungkap kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan nyata dalam proyek Special Plan. Dalam penyelidikan, Kejagung menemukan bahwa ada indikasi penyaluran dana yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, termasuk penggunaan mark up yang mencurigakan.
Proyek Motor Listrik BGN dan Anggaran Rp1 Triliun
Dalam proyek Special Plan, BGN membeli 21.801 unit motor listrik dengan anggaran Rp1 triliun pada 2025. Anggaran ini ditetapkan berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc untuk pembelian 24.400 unit motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Uang yang telah dibayarkan disalurkan ke PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), yang menurut Kejagung tidak memenuhi kriteria sebagai vendor karena tidak memiliki bengkel atau dealer aktif. Selain itu, ditemukan adanya mark up yang mengakibatkan penggelembungan dana hingga mencapai Rp135 miliar.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total Rp1.035.515.297.908,02 telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif dan terdapat mark up,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.
Proyek Special Plan ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi ramah lingkungan bagi masyarakat pedesaan. Namun, selama pelaksanaan, terjadi penyimpangan dalam pemilihan vendor. Dadan Hindayana diduga mengabaikan prosedur standar dan memilih perusahaan yang tidak layak, sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran. Selain mark up, ada dugaan bahwa pengadaan motor listrik terjadi secara cepat tanpa evaluasi yang mendalam, termasuk aspek kualitas dan keberlanjutan penggunaan kendaraan tersebut.
Publikasi dan Reaksi Masyarakat
Kasus korupsi dalam Special Plan sempat mendapat sorotan publik pada Mei lalu. Dadan Hindayana pernah menyatakan bahwa harga pasar per unit motor listrik sebesar Rp52 juta, sedangkan harga pembelian hanya Rp42 juta. Perbedaan harga ini menjadi pertanyaan besar mengenai transparansi dalam proses pengadaan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga mengungkapkan kecolongan anggaran terkait proyek tersebut. Ia mengatakan telah menolak pengajuan anggaran pada 2025, tetapi sistem perangkat lunak Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan terbukti rentan terhadap manipulasi data.
Reaksi masyarakat terhadap kasus Special Plan menunjukkan kekecewaan terhadap penggunaan dana publik yang tidak tepat sasaran. Banyak pihak menyoroti bahwa pengadaan motor listrik justru mengalami peningkatan biaya melalui mark up yang tidak jelas alur penggunaannya. Dengan adanya penyelidikan ini, diharapkan muncul kejelasan mengenai siapa saja yang terlibat langsung dan peran mereka dalam memperbesar anggaran. Selain itu, proyek ini juga menjadi contoh kasus bagaimana sistem pengadaan di Indonesia masih rentan terhadap kecurangan.
Kasus korupsi dalam Special Plan menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dalam proyek besar. BGN, sebagai instansi yang bertugas memastikan distribusi gizi ke masyarakat, kini terlibat dalam skandal yang memicu pertanyaan mengenai kredibilitasnya. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, baik dalam bentuk pemecatan maupun penuntutan hukum. Dengan investigasi yang sedang berlangsung, diharapkan muncul perubahan dalam proses pengadaan untuk menghindari kesenjangan serupa di masa depan.
Dalam proses penyelidikan, tim Kejagung menggali lebih dalam mengenai mekanisme pengadaan motor listrik yang menjadi pusat perhatian. Ditemukan bahwa ada dugaan indikasi keterlibatan pihak eksternal dalam menentukan pemenang lelang, termasuk vendor yang tidak memiliki fasilitas pendukung seperti bengkel atau dealer. Dengan demikian, proyek Special Plan tidak hanya terkait dengan penyaluran dana yang tidak tepat, tetapi juga potensi kolusi antar pihak yang terlibat. Selain itu, dugaan penggunaan mark up juga menyebabkan munculnya kecurigaan terhadap keandalan data yang diberikan oleh perusahaan pemenang lelang.
