PDIP Tolak Usul RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah: Ada Apa?
Main Agenda – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menolak usulan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengubah RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Menurut Deddy, hal ini berisiko mengorbankan kepentingan partai politik dan demokrasi. “Mengizinkan RUU Pemilu diusulkan sebagai inisiatif pemerintah setara dengan menyerahkan kekuasaan partai politik dan demokrasi kepada pihak yang berkuasa,” kata Deddy saat dihubungi, Minggu (9/5).
Perspektif PDIP
Deddy menjelaskan bahwa RUU Pemilu memiliki dampak besar bagi keberlanjutan partai-partai politik. “Dalam keluarga saja bisa muncul perbedaan pendapat dan konflik, apalagi dalam dunia politik. Jika takut berbeda, maka tak usah menciptakan partai politik atau terlibat dalam proses berpolitik,” ujarnya.
“Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada Pemerintah sama saja dengan menyerahkan nyawa partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan,” ujar Deddy saat dihubungi, Minggu (9/5).
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay, berargumen bahwa usulan ini penting untuk mengurangi perdebatan antar fraksi di DPR. “Jika RUU Pemilu diusulkan oleh pemerintah, maka perbedaan pandangan dan agenda partai dapat diminimalkan sejak awal proses. Perbedaan yang muncul nanti bisa dikumpulkan saat pembahasan DIM,” katanya.
Saat ini, RUU Pemilu berada dalam kategori usulan inisiatif DPR dan menjadi agenda legislasi utama 2026. Namun, hingga kini DPR belum memulai pembahasan, dan memberikan sinyal bahwa RUU tersebut mungkin tidak dibahas tahun ini. Meski begitu, tahapan pemilu akan dimulai pertengahan 2026 mendatang.
