KSAD Tegaskan Tidak Ada Instruksi Langsung dari TNI untuk Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Facing Challenges – Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menegaskan bahwa TNI tidak memberikan perintah langsung mengenai pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di berbagai daerah. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk menghentikan acara nonton bareng (nobar) film tersebut diambil oleh pemerintah daerah setelah menimbang risiko keamanan wilayah.
“Kita bisa tanya ke orang-orang yang jelas, karena pembubaran nobar film itu disebabkan oleh keputusan pemerintah daerah. Mereka menilai ada potensi konflik di wilayah mereka, jadi tanggung jawab itu ada di koordinator setempat. TNI hanya mendukung keamanan secara keseluruhan, tidak ada instruksi langsung,” ujarnya saat berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Kebijakan pembubaran nobar film ini mendapat perhatian publik karena Facing Challenges yang dihadapi masyarakat Papua terkait isu penguasaan tanah dan perjuangan melestarikan budaya. Film Pesta Babi dikritik sebagai bentuk propaganda yang memperumit hubungan antara TNI dan masyarakat lokal. Namun, Maruli menjelaskan bahwa TNI terus mendukung upaya-upaya yang bertujuan membangun kesejahteraan di Papua.
Proses Pembubaran Nobar Film dan Tanggung Jawab Daerah
Pembubaran nobar film di beberapa daerah dilakukan setelah pemerintah daerah menilai bahwa film tersebut memiliki dampak negatif terhadap keamanan. Maruli menegaskan bahwa TNI hanya menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan, sementara keputusan politik atau sosial diambil oleh lembaga yang berwenang. Ia menambahkan bahwa film Pesta Babi perlu dipertimbangkan dari berbagai perspektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Film itu sebenarnya mengangkat isu yang penting, tetapi ada pihak yang memanfaatkan ceritanya untuk menyampaikan pesan tertentu. Kita harus evaluasi, apakah narasi itu benar atau tidak. Jadi, pembubaran itu bukan karena TNI memihak satu pihak, tapi untuk mencegah risiko konflik,” kata Maruli.
Maruli juga menyebutkan bahwa TNI aktif di Papua dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pembangunan. “TNI terus berupaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Kami membantu menyediakan air bersih, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan layanan publik yang memadai,” jelasnya. Hal ini menunjukkan Facing Challenges dalam menjaga stabilitas di wilayah yang masih menjadi fokus perhatian nasional.
Pembubaran di Empat Lokasi dan Konteks Sosial
Setidaknya empat lokasi menjadi sasaran pembubaran nobar film Pesta Babi, yakni Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, serta Ternate Tengah, Maluku Utara. Pembubaran ini terjadi karena masyarakat di daerah tersebut merasa film itu menyampaikan pesan yang memicu ketegangan.
“Film ini membahas perubahan lahan di Papua, tetapi narasinya bisa dianggap memperkuat prasangka tentang kolonialisme. Masyarakat di sana sudah terbiasa dengan Facing Challenges dalam keterlibatan dengan pemerintah pusat, jadi mereka merasa film itu menambah ketidaknyamanan,” ujar salah satu perwakilan masyarakat setempat.
Pembubaran nobar film ini juga memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian mengkritik TNI karena dinilai terlalu cepat merespons, sementara yang lain mendukung keputusan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan. Maruli menegaskan bahwa TNI siap berdiskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang lebih baik dalam menghadapi Facing Challenges terkait isu sosial.
Facing Challenges dalam membangun kesadaran masyarakat Papua tentang hak-hak mereka menjadi topik utama dalam diskusi TNI. Pemutaran film Pesta Babi dianggap sebagai upaya menyampaikan pesan anti-kolonialisme, tetapi juga memicu ketegangan antara kelompok tertentu dan pemerintah. Maruli menyarankan agar film tersebut ditayangkan dengan pendekatan yang lebih hati-hati, agar tidak menimbulkan kesan propaganda yang terlalu kuat.
Dalam konteks Facing Challenges, film Pesta Babi juga menjadi cerminan dari perjuangan masyarakat Papua dalam menghadapi pengaruh ekonomi global. Isu konversi hutan menjadi perkebunan industri dan peran TNI dalam pembangunan wilayah disebut-sebut sebagai bagian dari dinamika sosial yang kompleks. Maruli menegaskan bahwa TNI akan terus berupaya menjaga harmoni di Papua, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat.
