Perkuat Kurs Rupiah, Puteri Komarudin Dorong Optimalisasi DHE SDA
Main Agenda – Dalam upaya memperkuat nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia (BI) agar lebih memaksimalkan penggunaan instrumen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Saran tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI bersama BI pada Senin (18/5), sebagai respons terhadap kurs rupiah yang mencapai Rp17.666 per dolar AS. Menurut Puteri, instrumen DHE SDA bisa menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas mata uang dalam situasi pasar yang dinamis.
Kebijakan DHE SDA sebagai Solusi
Puti menyatakan bahwa DHE SDA merupakan salah satu langkah kebijakan yang bisa mendukung penguatan kurs rupiah. Namun, dia menekankan bahwa perlu diperhatikan bagaimana instrumen tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan pasokan valuta asing di Indonesia. “Kita harus mengupayakan pemanfaatan DHE SDA dengan optimal, agar bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas nilai tukar,” jelasnya.
“DHE SDA ini bisa menjadi solusi yang sangat relevan, terutama saat kita menghadapi tekanan pasar terhadap rupiah. Fokusnya adalah bagaimana kebijakan ini bisa dirancang agar lebih efisien dalam menarik aliran devisa ke dalam negeri,” ucap Puteri Komarudin.
Puteri juga menyoroti pentingnya pendalaman pasar keuangan agar lebih menarik bagi eksportir. Menurutnya, pasar keuangan yang belum optimal akan menghambat kemampuan eksportir untuk menempatkan dana mereka di Indonesia. “Dengan pendalaman pasar, eksportir lebih percaya bahwa dana mereka akan aman dan mudah dikelola, sehingga semangat mereka untuk menanamkan modal di dalam negeri akan meningkat,” tambahnya.
Koordinasi dengan KSSK dan Kebijakan KLM
Dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan, Puteri menyarankan adanya koordinasi yang lebih intensif antara BI dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia menekankan bahwa kerja sama tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan ekonomi yang dijalankan bisa berjalan sejalan dan saling melengkapi. “BI, OJK, dan Kemenkeu harus saling berkoordinasi agar bauran kebijakan bisa lebih kuat dalam memperkuat kurs rupiah,” imbuh Puteri.
Puteri juga membahas kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dikeluarkan BI. Menurutnya, angka KLM yang mencapai Rp388,1 triliun pada 2025 lalu menjadi bukti komitmen BI untuk mendukung perekonomian nasional. “Angka ini cukup besar dan berpotensi mendorong peningkatan likuiditas perbankan, terutama bagi sektor kecil dan menengah,” kata Puteri.
“KLM menjadi salah satu alat penting untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. BI perlu memastikan kebijakan ini tidak hanya mencapai target jumlah, tetapi juga mampu mengubah cara sistem keuangan beroperasi,” papar Puteri.
Menurut Puteri, BI perlu terus mengoptimalkan kebijakan KLM agar bisa memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. “Dengan likuiditas yang lebih besar, biaya kredit di sektor riil akan turun, sehingga UMKM lebih mudah mengakses pinjaman dan mengembangkan usaha mereka,” tambahnya. Ia menilai, langkah ini bisa menjadi jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang.
Peran BI dalam Memperkuat Kebijakan DHE SDA
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI telah siap menjalankan peran dalam menajamkan kebijakan DHE SDA. “Kami akan mengambil langkah lebih konkret dalam mengelola DHE SDA agar bisa memberikan dampak nyata terhadap nilai tukar rupiah,” ujarnya. Perry menambahkan bahwa BI telah mengeluarkan peraturan khusus untuk mendukung implementasi DHE SDA secara efektif.
“Kebijakan DHE SDA merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kami akan bekerja sama erat dengan KSSK untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” tutup Perry Warjiyo.
Dalam sesi raker tersebut, Komisi XI DPR-RI dan Gubernur BI sepakat bahwa penajaman kebijakan DHE SDA harus menjadi prioritas. Kebijakan ini dianggap penting untuk memastikan aliran devisa tetap stabil, terutama di tengah dinamika global yang terus berubah. “Kami akan memperkuat pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam laporan-laporan ke depan, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kinerja pasar keuangan,” tambah Perry.
Puteri mengakui bahwa BI telah melakukan langkah yang signifikan dalam mendukung DHE SDA, tetapi ia menilai bahwa kebijakan ini masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. “BI perlu memastikan bahwa instrumen DHE SDA ini bisa menjadi jembatan antara eksportir dan pasar keuangan, sehingga aliran dana bisa lebih lancar,” katanya. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan KSSK menjadi kunci untuk mempercepat proses ini.
Potensi Kebijakan DHE SDA dalam Stabilisasi Ekonomi
Menurut Puteri, DHE SDA memiliki potensi besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Kebijakan ini bukan hanya membantu penyerapan dana dari eksportir, tetapi juga memperkuat sistem keuangan secara keseluruhan,” jelasnya. Ia mengusulkan agar BI terus memantau efektivitas instrumen tersebut dan menyesuaikannya sesuai dengan kondisi pasar yang berubah.
Dalam konteks ini, KLM menjadi bagian dari upaya BI untuk meningkatkan likuiditas. “Kebijakan KLM sudah berjalan selama beberapa waktu, tetapi kami masih perlu mengevaluasi dampaknya terhadap sektor riil,” kata Perry. Ia menilai, dengan menajamkan pengukuran IKU, BI bisa memberikan data yang lebih transparan bagi masyarakat maupun pihak eksternal.
Puteri juga mengingatkan bahwa BI perlu memastikan bahwa kebijakan DHE SDA dan KLM tidak hanya fokus pada volume tetapi juga pada kualitas. “Sektor UMKM adalah pilar ekonomi Indonesia, sehingga mereka harus menjadi prioritas dalam pengalokasian dana melalui kebijakan ini,” ujarnya. Dengan pendekatan yang lebih terarah, BI diharapkan bisa memberikan bantuan finansial yang lebih efektif kepada masyarakat.
Sebagai kesimpulan dari raker tersebut, Komisi XI DPR-RI dan BI sepakat untuk terus mendorong optimisasi DHE SDA. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu solusi strategis dalam menghadapi tekanan kurs rupiah. “Kami percaya bahwa dengan pendekatan yang lebih terpadu, BI dapat mencapai tujuan stabilitas ekonomi nasional,” tutup Puteri.
