Dandim Kediri Bantah Viral Setoran Proyek Kopdes Merah Putih ke TNI
Viral Video Dugaan Fee Proyek Merusak Citra TNI
New Policy – Sebuah video yang beredar di media sosial menggambarkan percakapan antara seorang perempuan dan pria yang diduga melibatkan transaksi dana proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kediri. Video ini menyebarkan informasi bahwa ada penyerahan uang kepada anggota TNI sebagai komisi atas pelaksanaan proyek tersebut. Dalam potongan rekaman yang diunggah, terlihat dua individu berbicara di dalam mobil. Perempuan yang tampak mengenakan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kediri diduga memberikan amplop ke pria yang berpakaian loreng militer. Uang tersebut disebut sebagai bagian komisi dari proyek pembangunan puluhan titik KDKMP di wilayah tersebut.
“Ini loh bagianmu, komisi untukmu dan Komandan Kodimmu karena sudah memberiku proyek Kopdes di Kediri,” ujar perempuan yang mengenakan seragam ASN dalam video.
Dalam dialog yang terlihat, pria yang diduga sebagai anggota TNI menganggap pembagian fee yang diberikan terlalu kecil, lantaran proyek yang ia tangani mencakup 60 titik Kopdes. Perempuan tersebut merespons dengan mengatakan, “Ya sudah segitu dulu saja, nanti sisanya aman.” Video ini secara cepat menyebar di berbagai platform digital, memicu perdebatan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Beberapa warganet menilai TNI terlibat dalam praktik korupsi, sementara yang lain menunggu klarifikasi lebih lanjut.
Dandim Kediri Tegaskan Video Hoaks
Komandan Kodim (Dandim) 0809/Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah langsung merespons isu ini. Ia menegaskan bahwa seluruh konten dalam video adalah hoaks dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam konferensi pers di Markas Kodim 0809/Kediri pada Senin (18/5), Dhavid menyampaikan bahwa tidak ada jual beli dalam program KDKMP. “Saya menyatakan video ini tidak akurat. Tidak terdapat transaksi jual beli dalam program KDKMP di Kediri,” tegasnya.
Dhavid menjelaskan bahwa video tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan potensi kesalahpahaman di kalangan publik. Ia menyatakan pentingnya meluruskan informasi agar masyarakat tidak terjebak oleh berita yang belum diverifikasi. “Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan video tersebut tidak menyebar lebih jauh. Kami mengumpulkan seluruh staf, Danramil, dan awak media untuk menjelaskan bahwa video ini hoaks,” tambahnya.
“Selama saya menjabat lima bulan sebagai Dandim Kediri, saya tidak pernah berhubungan dengan ibu ASN tersebut, apalagi menerima fee dari program ini,” ujar Dhavid.
Dandim Kediri ini juga memastikan bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan pihak-pihak dalam video tersebut. Menurutnya, ia baru mengetahui adanya video ini setelah muncul ramaikan di media sosial. “Saya tidak mengetahui konten video sebelumnya. Saya hanya mengetahui adanya ganjil di lapangan setelah video tersebut beredar,” terangnya.
Penjelasan Struktur Proyek KDKMP
Dhavid meluruskan bahwa KDKMP bukan proyek komersial, melainkan bagian dari program prioritas Presiden RI yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Menurutnya, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sementara Kodim bertanggung jawab atas pembangunan fisik melalui sistem padat karya. Anggaran program tersebut dielola oleh Agrinas, yang di bawah penanggung jawab Wakil Panglima TNI.
Menurut Dhavid, seluruh staf Kodim, Danramil, dan Babinsa berperan langsung di lapangan. “Kami setiap hari turun ke lokasi. Tidak ada intervensi dari ASN maupun pihak lain,” jelasnya. Ia menekankan bahwa proses pelaksanaan proyek diatur secara transparan dan terbuka, dengan pengawasan yang ketat dari instansi terkait.
Pencegahan Disinformasi dengan Pintu Terbuka
Untuk mencegah penyebaran informasi palsu, Dhavid memastikan bahwa Makodim 0809/Kediri tetap terbuka. Ia menyatakan institusi tersebut siap menerima konfirmasi dari publik 24 jam sehari. “Jangan sampai masyarakat termakan informasi yang belum jelas kebenarannya,” pesannya. Pintu terbuka ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk memperjelas proses pelaksanaan KDKMP dan menangkal berita yang mungkin menyesatkan.
“Kami mohon kepada masyarakat dan rekan-rekan media agar bijak dalam bermedia sosial. Kalau ada informasi seperti itu, silakan konfirmasi terlebih dahulu kepada kami,” tuturnya.
Dhavid juga menyayangkan adanya pihak yang mencatut nama institusi TNI dan menyudutkan anggotanya. Ia menegaskan bahwa jika terbukti ada unsur fitnah, pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kalau memang itu benar, saya siap dimintai keterangan. Tapi jika itu salah, saya akan mencari orang yang mengunggah video tersebut,” ujarnya. Ia berharap klarifikasi ini bisa membantu masyarakat memahami bahwa TNI tetap menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi pemerintah, KDKMP dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi desa melalui pendanaan yang berasal dari anggaran nasional. Program ini menurut Dhavid bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan upaya pemerintah untuk membang
