Gubernur John Tabo Serukan Sikat Kelompok di Wamena untuk Mencegah Perang Suku
Kota Wamena, Jayawijaya – Senin
Latest Program – Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meminta pihak keamanan untuk menindak tegas kelompok yang masih terlibat konflik antar suku di Wamena. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya mengatasi situasi yang kian memanas sejak kekerasan antara Suku Pirime (Lanny) dan Suku Kurima (Woma) terjadi. Tabo menegaskan bahwa perang suku tidak boleh dianggap sebagai masalah lokal, tetapi harus ditangani secara sistematis untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di seluruh wilayah Papua Pegunungan, termasuk Jayawijaya.
“Latest Program ini menjadi refleksi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan terhadap kelompok yang menyebabkan konflik,” jelas Tabo dalam jumpa pers di Wamena. Ia menambahkan bahwa kebijakan sikat yang digagas akan fokus pada pihak-pihak yang terus memicu ketegangan, baik melalui tindakan langsung maupun dukungan dari luar.
Konteks konflik suku di Wamena memperlihatkan ketegangan yang berakar dari perbedaan budaya, adat, dan perkebunan. Tabo menyoroti bahwa masalah ini bukan hanya tentang persaingan antar kelompok, tetapi juga melibatkan kepentingan politik dan ekonomi yang tidak seimbang. Dalam Latest Program, ia menekankan pentingnya dialog antar suku sebelum tindakan tegas diambil, sebagai langkah untuk mencegah konflik berulang dan membangun kepercayaan bersama.
Konteks Konflik Suku di Wamena
Konflik antar suku yang terjadi di Jayawijaya beberapa hari lalu telah memicu kekhawatiran di tingkat nasional. Peristiwa ini memulai dengan bentrokan di Distrik Woma pada Kamis (14/5), lalu meluas ke titik strategis lainnya. Korban tewas mencapai 13 orang dan 19 korban luka, menurut data dari Polres Jayawijaya. Tabo menyebutkan bahwa perang suku terjadi karena adanya konflik kepentingan yang belum diselesaikan secara damai.
“Kita tidak ingin konflik ini terus berlanjut dan merusak hubungan sosial antar suku di wilayah Papua Pegunungan,” kata Ipda Efendi Al Husaini, Kasi Humas Polres Jayawijaya, dalam wawancara dengan detikcom. Ia menambahkan bahwa kepolisian telah berupaya maksimal untuk menenangkan situasi, tetapi perlunya dukungan dari semua pihak agar Latest Program berjalan efektif.
Sebagai bagian dari Latest Program, pemerintah daerah berencana merumuskan aturan hukum yang lebih ketat. Gubernur John Tabo menyatakan bahwa kerja sama dengan Kemendagri akan menjadi langkah penting untuk menyusun rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) dan provinsi (Raperdasi) yang melarang konflik antar suku. “Kita ingin mengubah paradigma penyelesaian konflik menjadi berbasis hukum modern,” ujarnya.
Tindakan Pemerintah untuk Mencegah Konflik Berulang
Dalam upaya mengatasi perang suku, Polda Papua juga mengungkapkan bahwa situasi keamanan di Wamena kini sedang stabil. Aparat gabungan Polres Jayawijaya dan Sat Brimob masih ditempatkan di tujuh titik strategis untuk menjaga ketertiban. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito menyampaikan bahwa pihak keamanan telah memperketat pengawasan dan melakukan pendekatan persuasif kepada masing-masing pihak yang terlibat.
“Tindakan sikat yang kita lakukan dalam Latest Program bukan hanya untuk menangani kekerasan, tetapi juga untuk memperkuat institusi hukum di Papua Pegunungan,” kata Sukarnito. Ia menegaskan bahwa pihak keamanan akan tetap berada di lokasi hingga semua pihak sepakat dengan penyelesaian yang adil.
Kebijakan ini juga mencakup upaya memperbaiki sistem komunikasi antar suku. Gubernur John Tabo menyatakan bahwa pemimpin daerah harus menjadi mediator yang aktif, membantu dialog dan menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak. “Kita ingin menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera di Wamena,” imbuhnya. Dengan Latest Program yang dijalankan, Tabo yakin konflik bisa diatasi secara lebih bertahap dan berkelanjutan.
