Main Agenda: Yusril Desak Biarkan Film Pesta Babi Tetap Diputar
Main Agenda – Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, secara terbuka mendukung pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang sempat menuai kontroversi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa film ini masih relevan dan wajar diputar, sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah dalam memperkaya diskusi masyarakat tentang isu-isu historis dan sosial. Yusril mengingatkan bahwa pembatasan akses film bisa menghambat ruang kritis yang penting untuk mengevaluasi peran kolonialisme dalam konteks saat ini.
Kritik dan Konsensus Publik
Pembuatan film ini dianggap sebagai upaya untuk menggali narasi sejarah yang sering dianggap terlupakan. Yusril menekankan bahwa judul “Pesta Babi” dirancang agar lebih menarik perhatian, tetapi isi film yang mengulas konflik antara proyek strategis nasional (PSN) dan masyarakat adat di Papua Selatan tetap bisa diakses secara objektif. Ia menekankan bahwa Main Agenda pemerintah adalah memperluas wacana, bukan mengontrol persepsi publik. “Jika film ini ditutup, masyarakat akan terbatasi dalam membentuk pendapat berdasarkan informasi yang lengkap,” ujarnya.
“Main Agenda kebijakan pemerintah justru memperkuat kebutuhan untuk memperkenalkan berbagai perspektif, termasuk melalui media seperti film. Publik harus diberi ruang untuk mengkritik, mendiskusikan, dan memahami konteks yang lebih luas,” imbuh Yusril, yang sering dikaitkan dengan isu-isu kebijakan tata negara.
Film “Pesta Babi” dirilis oleh Ekspedisi Indonesia Baru pada Mei 2026. Dokumenter ini memperlihatkan dampak proyek ketahanan pangan dan energi nasional di Papua Selatan, yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam hak adat. Meski ada kelompok yang menentang, Yusril bersikeras bahwa film ini bisa menjadi alat untuk memicu dialog antar-umat beragama dan kelompok sosial yang berbeda. “Ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga tentang kolonialisme modern yang terus berlangsung,” katanya.
Peran Aparat dalam Pembatasan
Dalam beberapa hari terakhir, terjadi penutupan nobar dan diskusi film “Pesta Babi” di beberapa daerah. Aparat seperti TNI dan Polri, serta lembaga kampus, mengambil langkah untuk membatasi akses film ini. Contohnya, di Universitas Mataram, kegiatan diskusi dihentikan setelah ada kritik terhadap tema film. Di Ternate, TNI AD menutup acara nobar, dengan alasan memantau dampak sosial dari judul yang dianggap memicu reaksi negatif.
“Kritik terhadap film ini memang valid, tetapi Main Agenda pemerintah juga menuntut kebebasan menonton dan berdiskusi. Jika semua kegiatan dibatasi, maka kita tidak lagi mengakui ruang perdebatan yang menjadi bagian dari demokrasi,” jelas Komandan Kodim 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, dalam wawancara terpisah.
Yusril membantah adanya instruksi resmi untuk melarang film. Ia menyatakan bahwa keputusan penutupan nobar lebih terkait dengan kebijakan lokal dan respons dari pihak tertentu. “Main Agenda pemerintah justru mendorong agar masyarakat mengakses berbagai sumber informasi, termasuk film. Tidak ada keputusan seragam yang diterapkan,” tegasnya. Namun, ia juga mengakui bahwa film ini memicu perbedaan pandangan, terutama antara pihak yang melihat proyek sebagai kemajuan dan pihak yang menilai sebagai bentuk penindasan.
Refleksi dari Diskusi Publik
Reaksi publik terhadap film “Pesta Babi” menunjukkan perbedaan perspektif yang signifikan. Di satu sisi, ada yang menyambut film ini sebagai wadah untuk membangun kesadaran tentang sejarah kolonial. Di sisi lain, kelompok tertentu memandang judul film sebagai penggoda yang bisa memicu polarisasi. Yusril mengatakan bahwa Main Agenda pemerintah tidak hanya fokus pada satu sisi, tetapi juga pada menciptakan ruang bagi berbagai kelompok untuk mengekspresikan pandangan mereka.
“Diskusi tentang film ini bisa menjadi katalis untuk memahami dinamika sosial di Indonesia. Selama diskusi berjalan secara santai, Main Agenda tetap berjalan. Kekhawatiran terhadap narasi film ini justru menunjukkan kebutuhan akan pertukaran gagasan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam konteks itu, Yusril berharap film bisa diputar tanpa hambatan. “Main Agenda adalah untuk menjaga kebebasan berekspresi, termasuk melalui media audiovisual. Pemutaran film ini bisa menjadi bagian dari kebijakan tersebut, selama tidak ada usaha memaksa narasi tertentu,” katanya. Ia menambahkan bahwa diskusi akan lebih efektif jika berlangsung di bawah suasana yang terbuka, bukan dibatasi oleh kepentingan politik tertentu.
