Pramono: DKI Siapkan Lahan Baru untuk Atasi Keterbatasan Makam

DKI Finalisasi Lahan Pemakaman Baru di Tengah Krisis Kapasitas TPU

Kabarberita911.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mematangkan rencana penyediaan area pemakaman baru untuk merespons makin terbatasnya ketersediaan petak makam di ibu kota. Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan penataan taman pemakaman umum (TPU) yang telah ada, termasuk membuka kembali ruang yang selama ini digunakan warga sebagai tempat tinggal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penambahan kapasitas tidak hanya bergantung pada pembukaan lahan baru. Pemerintah daerah juga menata kawasan pemakaman yang sudah tersedia agar dapat kembali digunakan sesuai fungsinya. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Menteng Atas.

“Yang sekarang ini dilakukan adalah kita memindahkan warga masyarakat yang tinggal di TPU, seperti di Menteng Atas dan sebagainya. Dari pemindahan ini memberikan ruang untuk pemakaman di pemakaman-pemakaman yang ada,” ujar Pramono di Jakarta, Rabu (28/10).

Relokasi warga dari area TPU diharapkan memberi tambahan ruang bagi kebutuhan pemakaman tanpa harus menunggu seluruh proses penyediaan lokasi baru selesai. Sejumlah warga yang terdampak pemindahan ditempatkan di rumah susun milik Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini sekaligus menegaskan fungsi utama kawasan TPU sebagai ruang layanan pemakaman bagi masyarakat.

Optimalisasi TPU dan Pemakaman Tumpang

Selain penataan kawasan, Pemerintah Provinsi DKI juga mempertimbangkan penggunaan sistem pemakaman tumpang. Pilihan ini tetap harus melalui persetujuan keluarga serta ahli waris, sehingga keputusan penggunaan satu petak makam tidak mengabaikan hak keluarga yang terkait.

Sistem tumpang menjadi salah satu pilihan yang telah digunakan di sejumlah TPU ketika lahan pemakaman tidak lagi cukup untuk menampung kebutuhan baru. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan makam di Jakarta bukan hanya soal menemukan bidang tanah tambahan, melainkan juga mengelola ruang yang tersedia secara tertib, layak, dan sensitif terhadap kepentingan keluarga.

Pramono menyatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada optimalisasi lahan eksisting. Sejumlah lokasi baru juga sedang dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan pemakaman dalam periode mendatang. Namun, rincian mengenai titik lahan yang akan dipakai belum diumumkan karena pembahasannya masih berlangsung di internal pemerintah daerah.

“Kita membuka ruang untuk beberapa tempat pemakaman baru yang sedang kita finalisasikan,” kata dia.

Finalisasi lahan baru menjadi penting karena pengadaan kawasan pemakaman membutuhkan proses perencanaan yang tidak sederhana. Selain ketersediaan tanah, pemerintah perlu memperhatikan kesesuaian lokasi, proses penetapan lokasi, kebutuhan anggaran, serta keterhubungan dengan kompleks pemakaman yang telah ada.

Belum Ada Anggaran Pembelian Lahan dalam APBD Perubahan 2026

Di tengah kebutuhan tambahan kapasitas tersebut, APBD Perubahan 2026 DKI Jakarta belum memuat anggaran untuk pembelian lahan makam baru. Situasi ini menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta karena banyak TPU telah menghadapi keterbatasan petak makam.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyebut pembelian lahan belum dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun ini. Ia menilai proses pengadaan tanah memerlukan kajian lebih lanjut, sementara waktu penyusunan anggaran sudah terbatas.

“Untuk pembelian lahan baru belum ada. Karena untuk lahan itu memang agak sulit. Waktunya juga mepet, harus dikaji ulang, ada penlok dan sebagainya,” ujar Yuke, Rabu (23/9).

Karena itu, optimalisasi TPU yang sudah beroperasi menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek. Penataan kembali kawasan, penambahan ruang yang dapat digunakan, dan pengelolaan pemakaman tumpang merupakan bagian dari upaya menjaga layanan tetap tersedia ketika pengadaan lahan baru belum terealisasi.

Yuke menekankan bahwa kebutuhan lahan pemakaman tetap harus masuk dalam perhatian pemerintah daerah pada pembahasan anggaran berikutnya. Prioritas yang didorong adalah lahan yang bersebelahan atau langsung berbatasan dengan kompleks pemakaman yang telah tersedia. Pola tersebut dinilai dapat memudahkan pengembangan area makam tanpa harus membangun sistem layanan sepenuhnya dari awal.

“Yang diprioritaskan yang eksisting, yang menempel dengan yang eksisting. Itu untuk pelebaran. Kalau ada lahan yang memang menempel di situ, mungkin itu bisa jadi prioritas,” katanya.

Pilihan Lahan di Pinggiran Jakarta

Penyediaan lahan di wilayah pinggiran Jakarta juga dapat menjadi pertimbangan. Namun, harga tanah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah tetap menjadi faktor penting dalam menentukan arah pengadaan. Pilihan lahan di luar wilayah Jakarta maupun di kawasan aglomerasi masih membutuhkan pembahasan bersama pemerintah daerah yang terkait.

Data BPS DKI Jakarta mencatat terdapat sedikitnya 82 TPU yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, setidaknya 69 TPU telah penuh. Kondisi itu membuat sistem pemakaman tumpang diterapkan pada banyak lokasi sebagai solusi atas keterbatasan ruang.

Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengelolaan pemakaman di kota dengan kebutuhan ruang yang terus meningkat. Penambahan lahan, penataan TPU lama, relokasi warga dari kawasan pemakaman, dan pengaturan pemakaman tumpang perlu dijalankan secara beriringan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan pemakaman yang layak.

Keputusan mengenai lokasi baru nantinya akan menentukan seberapa cepat DKI dapat menambah kapasitas layanan pemakaman. Sambil menunggu proses itu tuntas, pemanfaatan ruang pada TPU yang ada menjadi penopang utama untuk menghadapi keterbatasan petak makam di Jakarta.