RI dan 18 Negara Ramai-ramai Kecam Kolombia Buka Kedubes di Yerusalem

Indonesia dan 18 Negara Tolak Pembukaan Kedutaan Kolombia di Yerusalem

Kabarberita911.com – Indonesia bersama 18 negara menyampaikan penolakan keras terhadap keputusan Kolombia meresmikan kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem. Sikap kolektif itu menambah sorotan internasional terhadap status kota yang masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.

Selain Indonesia, negara-negara yang bergabung dalam pernyataan tersebut mencakup Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Turki, dan Yaman. Pernyataan bersama itu dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X pada Jumat, 16 Oktober.

Para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut menilai peresmian misi diplomatik Kolombia di Yerusalem bertentangan dengan ketentuan internasional yang telah lama berlaku. Mereka juga menegaskan langkah itu dapat menghambat upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan melalui solusi dua negara.

“[Para Menlu] dengan tegas mengutuk dan menyatakan penolakan tegas mereka terhadap peresmian oleh Republik Kolombia atas kedutaan besarnya di Yerusalem.”

Status Yerusalem Kembali Dipersoalkan

Dalam pernyataan itu, Indonesia dan negara-negara pendukungnya menekankan bahwa tindakan yang bertujuan mengubah status hukum maupun sejarah Yerusalem yang diduduki tidak memiliki kekuatan hukum. Hal yang sama berlaku bagi kebijakan yang mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel.

Pandangan tersebut dikaitkan dengan sejumlah keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 476 dan 478 yang disahkan pada 1980. Kedua resolusi itu menolak tindakan untuk mengubah karakter serta status Yerusalem dan menyerukan negara-negara agar menarik perwakilan diplomatik mereka dari kota tersebut.

Yerusalem memiliki arti penting bagi warga Palestina dan Israel, sekaligus bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka yang mereka cita-citakan, sedangkan Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya. Perbedaan klaim ini membuat penempatan kedutaan asing di kota tersebut selalu dipandang sebagai keputusan politik yang berdampak luas.

Israel menguasai Yerusalem sejak Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian mengajukan klaim sepihak atas wilayah itu. Banyak negara tetap mempertahankan kantor diplomatik mereka di Tel Aviv karena status Yerusalem belum memperoleh kesepakatan akhir melalui perundingan damai.

Desakan agar Kolombia Membatalkan Keputusan

Kelompok 19 negara itu meminta pemerintah Kolombia mempertimbangkan kembali keputusan pembukaan kedutaan. Mereka menilai Bogota perlu memegang kewajiban internasional serta menghindari kebijakan yang dapat mengurangi atau mengganggu hak-hak sah rakyat Palestina.

“Para Menlu meminta pemerintah Kolombia untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan ini, menjunjung kewajibannya berdasarkan hukum internasional, dan menahan diri dari langkah-langkah yang merugikan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak mereka atas Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

Penolakan tersebut mencerminkan posisi yang konsisten dari Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Dalam kerangka itu, perdamaian dipandang membutuhkan pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Keputusan sebuah negara memindahkan atau membuka kedutaan di Yerusalem bukan sekadar persoalan alamat diplomatik. Langkah itu dipandang dapat membawa konsekuensi simbolik dan politik karena berpotensi dianggap sebagai pengakuan atas klaim Israel terhadap kota tersebut. Itulah sebabnya isu kedutaan di Yerusalem sering memicu respons dari negara-negara yang mendukung Palestina.

Kolombia Menyebut Israel Mitra Strategis

Pernyataan bersama itu hadir setelah Kolombia meresmikan kedutaannya di Yerusalem menyusul proses normalisasi hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar menyatakan hubungan kedua negara seharusnya tidak pernah berhenti dan pemerintahnya sedang mengambil langkah nyata untuk memulihkan hubungan diplomatik.

“Israel adalah mitra strategis. Selalu demikian, dan mulai sekarang, akan menjadi mitra yang lebih kuat lagi.”

Pernyataan Omar disampaikan dalam acara peresmian kedutaan pada 14 Oktober. Dengan pembukaan kantor tersebut, Kolombia menjadi negara ke-10 yang memiliki kedutaan untuk Israel di Yerusalem.

Perkembangan ini menegaskan bahwa status Yerusalem tetap berada di pusat perdebatan diplomatik global. Bagi negara-negara yang menandatangani pernyataan bersama, penghormatan terhadap resolusi PBB dan hukum internasional tetap menjadi landasan penting agar peluang penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak semakin menyempit.