KPK Minta Nusron Wahid Prioritaskan Agenda Pemeriksaan Kasus Korupsi

KPK Dorong Nusron Wahid Penuhi Panggilan Pemeriksaan Ulang

Kabarberita911.com – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, untuk menempatkan agenda pemeriksaan perkara korupsi sebagai prioritas. Penyidik akan kembali mengirimkan jadwal pemeriksaan kepada Nusron sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron sebelumnya dijadwalkan hadir pada Rabu, 7 Oktober. Namun, ia menyampaikan surat kepada penyidik yang menjelaskan ketidakhadirannya karena memiliki kegiatan internal kementerian. KPK menegaskan bahwa jadwal baru akan segera ditetapkan dan berharap panggilan tersebut dipenuhi.

“Penyidik secepatnya akan jadwalkan ulang pemeriksaan saudara NW (Nusron Wahid). KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Pejabat publik diminta memberi contoh

Budi menilai Nusron, sebagai pejabat publik, perlu menunjukkan sikap yang mendukung penegakan hukum. Kehadiran saksi dibutuhkan untuk membantu penyidik menyusun gambaran menyeluruh mengenai perkara yang tengah ditangani.

KPK juga mengingatkan bahwa penjadwalan pemeriksaan tidak semestinya memunculkan kesan adanya penundaan proses hukum. Pemanggilan saksi merupakan bagian dari tahapan pendalaman perkara, bukan sekadar prosedur administratif.

“Karena pada prinsipnya setiap pihak yang dimintai keterangan adalah untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan, termasuk untuk mendalami konstruksi perkara secara utuh,” kata Budi.

Keterangan Nusron dipandang penting untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidik akan menggunakan informasi tersebut sebagai bahan telaah sebelum menentukan apakah terdapat orang lain yang memiliki peran signifikan di luar para tersangka yang sudah diumumkan.

“Keterangan dari saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini, sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.

KPK soroti alasan ketidakhadiran

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa surat panggilan pemeriksaan telah dikirimkan pada pekan sebelumnya. Dengan jeda waktu tersebut, ia menilai Nusron seharusnya dapat menyesuaikan agenda kementerian dengan kebutuhan pemeriksaan penyidik.

“Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu. Jadi, kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di Kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu,” ujar Setyo melalui pesan tertulis, Kamis (8/10).

Setyo turut mengingat pernyataan Nusron pada pertengahan September. Dalam pernyataan itu, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan siap membantu KPK menyelesaikan penanganan perkara.

“KPK berharap yang bersangkutan komitmen,” ucap Setyo.

Pemeriksaan saksi memiliki arti penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Dari keterangan yang diberikan, penyidik dapat menguji alur peristiwa, hubungan antar-pihak, serta informasi terkait keputusan atau tindakan yang menjadi bagian dari perkara. Status saksi sendiri berbeda dengan tersangka; saksi dimintai keterangan untuk membantu pembuktian dan pendalaman fakta.

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lain ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan dilakukan setelah penyidik menjalankan proses hukum terkait dugaan suap dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain.

Perkara tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September. Dalam operasi itu, KPK menangkap 19 orang dan menemukan barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar.

Penanganan perkara HGB menjadi perhatian karena dokumen hak atas tanah berkaitan dengan kepastian hukum pemanfaatan lahan. Proses penyidikan KPK kini berlanjut melalui pemeriksaan sejumlah pihak untuk mengurai peran masing-masing dan memastikan seluruh fakta relevan diperiksa secara menyeluruh.

KPK menekankan perlunya kerja sama semua pihak yang dipanggil. Kehadiran pada jadwal pemeriksaan ulang Nusron akan menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi informasi dalam perkara yang telah menyeret delapan tersangka tersebut.