Nusron Respons Nama Disebut di Kasus Korupsi ATR/BPN di KPK

Nusron Tegaskan Siap Kooperatif dalam Penyidikan Dugaan Suap HGB

Kabarberita911.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan atau HGB milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Pernyataan itu disampaikan Nusron setelah namanya beberapa kali muncul dalam rangkaian perkara dugaan suap dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menekankan penghormatan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung serta menyatakan kementeriannya siap membantu kebutuhan penyidikan.

“Pertama kami menghormati, apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan ikuti, dan kami akan membantu proses yang ada di sini,” kata Nusron di kantornya di Jakarta, Jumat (18/9).

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk. Perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan pertanahan, sebuah bidang yang berkaitan langsung dengan kepastian administrasi dan hak atas tanah.

Dalam penanganan perkara pertanahan, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Karena proses penerbitan dan pengurusan hak tersebut melewati tahapan administratif, integritas aparatur serta kepastian prosedur menjadi unsur penting bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Delapan Tersangka Telah Ditetapkan

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Empat dari delapan tersangka itu diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz yang juga dikenal sebagai Fahd A Rafiq, Erwin, serta Muhammad Fakhry.

Empat tersangka lain terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

Para tersangka tersebut telah ditahan KPK untuk 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026. Penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan yang berjalan, sementara pengusutan perkara masih dapat berkembang seiring pendalaman terhadap pihak-pihak dan aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pada konferensi pers Selasa (15/9) malam, KPK memaparkan konstruksi awal perkara. Lembaga antirasuah itu juga memastikan akan mendalami aliran uang senilai Rp300 juta dan Rp106,3 miliar yang diberikan PT Summarecon Agung Tbk kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR/BPN.

Penelusuran aliran dana menjadi bagian penting untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara ini. KPK juga menyatakan akan mencari pihak lain yang diduga terkait apabila penyidikan menemukan bukti dan keterangan tambahan.

Pelayanan Publik Diminta Tetap Berjalan

Nusron berharap kasus yang menyeret sejumlah bawahannya dapat menjadi dorongan untuk mempercepat pembenahan layanan di lingkungan ATR/BPN. Ia memandang proses hukum tersebut tidak seharusnya menghentikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

“Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan,” ucap dia.

Penegasan itu relevan bagi warga yang tengah mengurus kebutuhan pertanahan, mulai dari administrasi hak atas tanah hingga layanan di kantor pertanahan. Keberlanjutan pelayanan perlu dijaga agar proses hukum terhadap individu yang diperiksa tidak menghambat urusan masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, perkara ini menempatkan tata kelola layanan pertanahan dalam sorotan. Pembenahan internal dapat mencakup penguatan kepatuhan terhadap prosedur, pengawasan atas proses administrasi, serta penegasan tanggung jawab pada setiap tahapan layanan. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola urusan agraria dan tata ruang.

Nusron menyatakan kementeriannya akan mengikuti proses yang ditempuh KPK. Dengan penyidikan yang masih berjalan, perkembangan perkara akan ditentukan oleh pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, pendalaman transaksi, dan bukti lain yang dikumpulkan penyidik.

Kasus dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor pun belum berhenti pada penetapan delapan tersangka. KPK masih membuka kemungkinan menemukan keterlibatan pihak lain, terutama melalui pendalaman atas dana Rp300 juta dan Rp106,3 miliar yang sedang ditelusuri.