Jejak Kontroversi Arya Wedakarna: Rasis hingga Nongol di Kontes Waria

Pola Kontroversi Arya Wedakarna: Dari Penolakan Bank Syariah hingga Panggung Miss Equality World

Kabarberita911.com – Sebuah rekaman video yang menyebar luas di media sosial memperlihatkan seorang prajurit TNI Angkatan Laut berseragam dinas lengkap mendampingi seorang politisi menaiki panggung di sebuah acara kontes kecantikan khusus transpuan di Thailand. Tokoh yang mendampingi dalam momen tersebut adalah I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili Bali. Kehadirannya di ajang Miss Equality World itu langsung memicu gelombang kritik publik dan pertanyaan tentang batas antara kapasitas pribadi seorang senator dengan citra lembaga negara yang ia wakili.

Arya Wedakarna merespons sorotan dengan menegaskan bahwa kehadirannya di Thailand tidak berkaitan dengan jabatan DPD. Ia menyatakan datang atas nama lembaga Hindu dan sebagai tokoh masyarakat Bali.

“Kalau saya yang pasti kemarin acara yang di Thailand itu saya datang mewakili lembaga Hindu ya. Jadi sebagai tokoh Bali, jadi tidak ada kaitan sama jabatan saya di manapun.”

Ia menjelaskan bahwa rangkaian acara tersebut mencakup peluncuran pariwisata ASEAN, pemberian penghargaan, pameran, hingga sesi diskusi. Adapun kehadirannya secara spesifik berkaitan dengan penerimaan penghargaan serta peluncuran video promosi wisata Bali.

BK DPD Tetap Akan Memanggil

Klarifikasi lisan tersebut tidak menghentikan proses internal lembaga. Badan Kehormatan (BK) DPD menyatakan tetap akan memanggil Arya Wedakarna untuk memberikan keterangan resmi terkait kehadirannya di acara tersebut. Ketua BK DPD, Hasby Yusuf, mengakui memahami penjelasan Arya yang menyebut dirinya hadir sebagai pribadi dan tokoh budaya, pariwisata, serta Hindu Bali, bukan dalam kapasitas mewakili DPD.

Namun Hasby menegaskan bahwa status keanggotaan DPD melekat pada diri seseorang selama masa jabatannya. Setiap tindakan dan aktivitas publik seorang anggota, sekalipun diklaim bersifat pribadi, tetap perlu mempertimbangkan kepatutan, kehormatan jabatan, serta dampaknya terhadap citra lembaga secara keseluruhan.

Riwayat Panjang Sorotan Negatif

Kehadiran di kontes Miss Equality World bukanlah satu-satunya momen yang menempatkan Arya Wedakarna di bawah sorotan tajam publik. Selama lebih dari satu dekade, namanya berulang kali muncul dalam berbagai kasus yang memicu reaksi keras masyarakat Bali maupun nasional.

Pernyataan Diskriminatif dan Pemecatan dari DPD

Pada 2024, Arya Wedakarna menuai kecaman luas setelah mengeluarkan pernyataan yang dinilai diskriminatif dan bernada rasis. Dalam sebuah video, ia meminta agar para frontliner di Bali tidak mengenakan penutup kepala semacam yang lazim di negara-negara Timur Tengah.

“Saya enggak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup enggak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek.”

Pernyataan tersebut mendorong MUI Provinsi Bali melaporkan Arya Wedakarna ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 156 KUHP serta Pasal 156A ayat 1 KUHP tentang peristiwa tindak pidana SARA dan penistaan agama.

Buntut dari kasus itu, BK DPD memberhentikan Arya Wedakarna dari jabatannya sebagai anggota DPD asal Bali. Keputusan tersebut diambil atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik karena ucapan bernada diskriminasi. Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika menjelaskan bahwa pemberhentian itu merujuk pada Pasal 48 ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Kehormatan DPD.

Dugaan Pelecehan terhadap Sulinggih dan Pemalsuan Identitas

Sebelum kasus pernyataan diskriminatif, pada tahun 2020 Arya Wedakarna dilaporkan ke Polda Bali oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bali. Laporan itu menuduhnya melakukan dugaan pelecehan terhadap seorang sulinggih (pendeta Hindu) serta memalsukan identitas karena mengaku sebagai Raja Majapahit.

Dugaan Penganiayaan terhadap Ajudan

Tahun yang sama juga mencatat laporan lain ke Polda Bali atas dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa sekaligus ajudannya, PTMD (21 tahun). Menurut kuasa hukum PTMD, Agung Sanjaya Dwijaksara, peristiwa itu terjadi pada 5 Maret 2020 di Kampus Universitas Mahendradatta, Denpasar. Arya Wedakarna disebut menampar dan mencekik leher ajudannya hingga korban mengalami luka dan trauma.

Penolakan terhadap Kehadiran Ustaz Abdul Somad

Tiga tahun sebelumnya, tepatnya pada 2017, Arya Wedakarna menjadi sorotan karena secara terbuka menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad (UAS) di Bali. Dalam pernyataannya saat itu, ia menilai UAS sebagai sosok anti-Pancasila, sebuah tuduhan yang memicu perdebatan panjang di ruang publik Bali.

Menentang Bank Syariah

Jejak paling awal dari pola kontroversi ini tercatat pada 2014. Melalui akun Facebook pribadinya, Arya Wedakarna menyerukan demonstrasi kepada para anak muda Bali untuk menolak praktik sistem bank syariah yang diterapkan di beberapa bank di Pulau Dewata. Seruan tersebut menjadi salah satu momen awal yang menandai kecenderungannya mengambil posisi konfrontatif terhadap isu-isu keagamaan dan sosial di Bali.

Implikasi bagi Citra Lembaga dan Demokrasi Lokal

Deretan peristiwa ini memperlihatkan pola berulang: seorang anggota lembaga perwakilan yang secara konsisten mengambil posisi publik yang provokatif, lalu menghadapi mekanisme etik internal maupun laporan hukum dari masyarakat. Bagi publik Bali, kasus-kasus tersebut bukan sekadar urusan pribadi satu individu, melainkan menyentuh pertanyaan lebih luas tentang akuntabilitas senator, batas ekspresi politik, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas agama dan identitas gender di tingkat daerah. Proses pemanggilan oleh BK DPD terkait kehadiran di Miss Equality World menjadi ujian berikutnya: apakah mekanisme etik lembaga mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi seorang anggota dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat di lembaga negara.