Penjelasan Wamendagri soal Fleksibilitas Kerja ASN 18 Agustus

Wamendagri Buka Suara soal Fleksibilitas Kerja ASN di Hari HUT ke-81 RI

Bukan Cuti Bersama, Melainkan Penyesuaian Jadwal

Kabarberita911.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan klarifikasi mengenai kebijakan fleksibilitas kerja yang ditujukan bagi aparatur sipil negara pada Selasa (18/8), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan Bima di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/8).

Menurutnya, arahan dari Sekretariat Negara meminta seluruh daerah untuk membuka ruang kemudahan bagi masyarakat yang hendak menggelar pesta rakyat. Ia menekankan bahwa penyesuaian jadwal ini tidak masuk dalam kategori cuti bersama maupun hari libur resmi.

“Jadi mungkin bukan cuti bersama atau bukan libur, tapi diminta agar kantor pemerintahan dan juga yang lain memberikan kemudahan karena kita ingin memberikan kesempatan warga yang hari ini mungkin belum belum melaksanakan pesta rakyat bisa melaksanakan besok gitu kira-kira begitu.”

Bima menambahkan bahwa substansi instruksi Setneg adalah agar instansi pemerintah dan entitas terkait lainnya memberi ruang bagi warga yang belum sempat merayakan kemerdekaan pada 17 Agustus untuk melakukannya keesokan harinya.

“Jadi dari Setneg disampaikan bahwa semua daerah diminta untuk memberikan kemudahan apabila ada warga yang ingin melaksanakan pesta rakyat ya. Jadi agak fleksibel jadwalnya lah ya.”

Sektor Swasta: Hanya Diimbau, Bukan Diwajibkan

Untuk kalangan pekerja di perusahaan swasta, Bima menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat imbauan semata. Tidak ada paksaan hukum bagi perusahaan untuk menerapkan penyesuaian jadwal kerja bagi karyawannya.

“Ya diimbauan aja. Memang artinya tidak wajib tapi ya para pimpinan perusahaan dan lain-lain ya kalau ingin melakukan pesta rakyat ya kegiatan-kegiatan 17-an ya masih bisa besok kira-kira gitu.”

Dasar Kebijakan: Surat Edaran Mensesneg

Kebijakan ini berlandaskan surat edaran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bernomor B-17/M/S/TU.00.03/08/2026, tertanggal 14 Agustus 2026. Dalam edaran tersebut, Prasetyo mengimbau instansi pemerintah, lembaga publik, serta perusahaan swasta untuk memberikan keleluasaan kerja kepada seluruh pegawai pada 18 Agustus 2026.

Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat guna menyemarakkan peringatan HUT ke-81 RI.

“Kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta kiranya dapat memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2026.”

Batasan Operasional dan Jaminan Pelayanan Publik

Poin kedua dalam edaran itu menegaskan bahwa pemberian fleksibilitas kerja harus tetap selaras dengan beban tugas dan kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Pemerintah juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Khusus bagi instansi pemerintah, lembaga publik, atau perusahaan swasta yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi, dan layanan esensial lainnya, agar senantiasa mengatur penugasan pegawainya secara proporsional guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.”