Gempa M7,7 Guncang NTT, Hotel & Fasilitas Publik di Labuan Bajo Rusak

Guncangan M7,7 di NTT: Kerusakan di Labuan Bajo dan Peringatan Tsunami

Kabarberita911.com – Sabtu pagi, tanggal 15 Agustus 2026, wilayah Flores di Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Guncangan yang terasa kuat membuat warga Labuan Bajo panik dan segera berhamburan keluar dari rumah-rumah mereka. Pusat gempa terletak di Kabupaten Nagekeo, tepatnya sekitar 30 kilometer arah timur laut dengan kedalaman 15 kilometer.

Perubahan Data Gempa oleh BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) awalnya mencatat kekuatan gempa sebesar 7,0 pada pukul 05.58 WITA. Namun, data tersebut kemudian diperbarui menjadi M7,7. Kepala BMKG Manggarai Barat, Maria Patrica Seran, mengonfirmasi pemutakhiran ini kepada CNN Indonesia di Labuan Bajo.

“Pemutakhirannya 7,7 SR. Ada potensi tsunami dan kemungkinan gempa susulan masih bisa terjadi,” ujar Maria saat dikonfirmasi.

Peringatan Dini dan Status Siaga

BMKG segera mengeluarkan peringatan dini tsunami serta rekomendasi evakuasi untuk beberapa wilayah. Untuk status Siaga, meliputi Manggarai Utara, Ngada Utara, Manggarai Barat Utara, Sikka Utara, Ende Utara, serta wilayah Sulawesi dan Selayar. Sementara itu, wilayah pesisir lainnya ditetapkan dalam Status Waspada dengan potensi kenaikan muka laut antara 0 hingga 0,5 meter.

Dampak Kerusakan di Labuan Bajo

Pantauan CNN Indonesia di lapangan menunjukkan kerusakan bangunan di berbagai titik Labuan Bajo. Hotel Jayakarta menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan lobi hotel, tembok, serta sejumlah meja dan kursi mengalami kerusakan cukup parah. Selain sektor perhotelan, fasilitas umum seperti gereja, rumah sakit, dan sekolah di dalam kota juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum merilis keterangan resmi mengenai jumlah kerusakan maupun estimasi kerugian akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan resmi dari BMKG, BPBD, dan BNPB, serta tidak menyebarkan informasi yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan.