Kementerian ESDM Dorong Tambang Emas Rakyat Dilegalkan

Legalisasi Tambang Emas Rakyat Jadi Prioritas Pemerintah

Kabarberita911.com – Kesenjangan signifikan antara kebutuhan emas dalam negeri dan pasokan yang masuk melalui jalur formal mendorong pemerintah mengambil langkah konkret. Kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 190 hingga 200 ton per tahun, sementara pasokan resmi hanya berkisar 53,5 hingga 86,2 ton. Di tengah kondisi ini, produksi dari pertambangan skala kecil dan rakyat mencapai sekitar 50 sampai 120 ton setiap tahunnya.

Sebagai respons, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong aktivitas pertambangan emas rakyat yang selama ini teridentifikasi beroperasi secara ilegal untuk masuk ke jalur resmi. Mekanisme yang digunakan adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola emas nasional sekaligus meningkatkan pasokan emas yang masuk ke rantai perdagangan formal.

Memfasilitasi Penambang Liar Mendapatkan Izin

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menjelaskan bahwa masih ditemukan praktik penjualan emas yang terindikasi ilegal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memfasilitasi para penambang yang selama ini belum memiliki legalitas agar dapat memperoleh izin.

Untuk perbaikan tata kelola dan lain sebagainya sebetulnya Kementerian ESDM mencoba untuk memfasilitasi adanya penambang yang teridentifikasi sebagai penambang liar untuk diberikan izin melalui mekanisme IPR.

Ungkapan tersebut disampaikan Tri melalui keterangan tertulis saat hadir dalam forum MINDialogue pada Rabu (12/8). Upaya ini dinilai penting mengingat kontribusi pertambangan emas skala kecil (PESK) dan pertambangan rakyat terhadap produksi emas nasional cukup besar.

Transformasi dari Hulu Hingga Hilir

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menilai pembenahan tata kelola emas perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Salah satunya melalui formalisasi pertambangan rakyat dengan IPR yang didukung harmonisasi regulasi dan pembinaan teknis secara berkelanjutan.

Kami mendorong transformasi proses formalisasi pertambangan rakyat menjadi IPR.

Selain sektor hulu, keterlacakan rantai pasok bijih hingga perdagangan hasil tambang juga perlu diperkuat agar produksi emas dapat terhubung dengan sistem formal. Dengan demikian, formalisasi pertambangan emas rakyat bukan hanya ditujukan untuk menekan aktivitas ilegal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kedaulatan mineral nasional.