Komisi XI DPR soal Calon Tunggal Gubernur BI: Biasanya Kan Satu

Komisi XI DPR: Calon Tunggal Gubernur BI Merupakan Hal yang Lazim

Kabarberita911.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa pengajuan satu nama untuk jabatan gubernur Bank Indonesia bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Ia menjelaskan bahwa pola pengajuan calon tunggal memang sudah menjadi kebiasaan dalam proses seleksi gubernur bank sentral.

Hanif menambahkan bahwa hingga saat ini, komisi yang ia pimpin belum sempat menerima serta mempelajari surat presiden mengenai pengajuan Destry Damayanti. Hal ini disebabkan karena DPR sedang menjalani masa reses. Parlemen dijadwalkan kembali menggelar sidang pada tanggal 14 Agustus 2026 mendatang.

“Kalau Gubernur biasanya kan satu. Biasanya. Kecuali kalau yang misalnya Dewan Gubernur bisa berapa, tapi kalau Gubernur biasanya kan satu,” ujar Hanif kepada wartawan usai menghadiri UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8).

Jadwal Fit and Proper Test

Menurut Hanif, proses fit and proper test terhadap Destry dapat segera dijadwalkan setelah DPR kembali dari masa reses. Namun, penentuan jadwal tetap perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan DPR.

“Karena ini masih reses, kita juga belum baca suratnya. Nah mudah-mudahan nanti tanggal 14 kan kita sudah mulai masuk, mungkin akan segera digelar rapat pimpinan dan pasti akan segera dijadwal,” ujarnya.

Hanif mengatakan proses fit and proper test dapat dilakukan segera setelah DPR menerima dan memproses surpres tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa ia akan melakukan koordinasi dengan rekan-rekan pimpinan untuk menentukan jadwal yang tepat.

Profil Destry Damayanti

Lebih lanjut, Hanif menilai Destry merupakan figur yang sudah dikenal baik oleh DPR maupun masyarakat. Ia menilai pengalaman Destry di bidang moneter dan BI menjadi salah satu modal penting untuk memimpin bank sentral ke depan.

“Bu Destry kan memang figur yang sudah kita kenal dengan baik, dan masyarakat juga sudah mengenal dengan baik. Saya kira dia figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan orangnya juga sudah berpengalaman luas mengenal seluk-beluk moneter dan juga Bank Indonesia,” ujar Hanif.

Ia berharap kepemimpinan Destry nantinya dapat membawa kondisi perekonomian dan moneter Indonesia menjadi lebih baik. “Yang tentunya ke depan kita harapkan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik di kepemimpinan Bu Destry,” imbuhnya.

Ketentuan Pergantian Jabatan

Hanif juga mengatakan Komisi XI belum dapat memastikan apakah pengajuan pemerintah hanya mencakup calon Gubernur BI atau sekaligus calon pengganti Deputi Gubernur Senior (DGS) BI. Hal tersebut baru dapat diketahui setelah DPR menerima dan mempelajari surpres secara resmi.

“Belum, belum. Saya belum tahu terus terang. Ya karena lagi-lagi belum masuk, jadi kita tidak tahu apakah namanya cuma untuk Gubernur BI saja atau juga DGS-nya sekalian,” katanya.

Menurutnya, mekanisme pergantian jabatan di BI perlu dilihat terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Saya belum bisa jawab itu, nanti kita coba lihat dulu aturannya seperti apa, ya kita ikutin aja,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo telah menyerahkan surpres pengajuan calon Gubernur BI kepada pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (10/8). “Namanya tunggal, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Saat ini, Destry masih menjabat sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI sebelum posisi definitif terisi.