Menkum Supratman Serahkan Pemilihan KaKanwil Sumut Lewat E-Voting

E-Voting Jadi Alat Evaluasi Pemilihan KaKanwil Sumut

Kabarberita911.com – Kementerian Hukum dan HAM sedang menguji coba penerapan sistem e-voting sebagai bagian dari manajemen talenta di Kantor Wilayah Sumatera Utara. Langkah ini merupakan inisiatif Menteri Hukum Supratman Andi Agtas guna memastikan proses pengisian jabatan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Melalui mekanisme digital tersebut, para pegawai memiliki kesempatan untuk menyampaikan penilaian serta aspirasi mereka terhadap calon pimpinan yang akan memimpin organisasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada peningkatan pelayanan publik, namun juga mencakup perbaikan tata kelola internal, khususnya dalam hal manajemen sumber daya manusia. Menurutnya, pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi subjektivitas dan intervensi yang sering terjadi selama proses rekrutmen jabatan.

“Bapak Menteri ingin mendengar langsung aspirasi dari daerah mengenai siapa pimpinan yang dinilai tepat. Kami berharap seluruh pegawai dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, objektif, dan tanpa tekanan,” ujar Nico.

Empat Parameter Seleksi Calon Pimpinan

Sebelum masuk ke tahap pemilihan melalui e-voting, para kandidat telah melalui proses penyaringan ketat berdasarkan empat parameter utama. Parameter tersebut meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian karier yang lebih adil bagi seluruh pegawai di lingkungan kementerian.

Menteri Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa penggunaan e-voting tidak bertujuan menggantikan struktur dan mekanisme birokrasi yang sudah ada. Sebaliknya, sistem ini berfungsi sebagai instrumen tambahan yang memperkuat objektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tujuannya adalah meminimalkan subjektivitas pimpinan dan mencegah intervensi dalam proses pengisian jabatan.

“Langkah ini diambil untuk meminimalkan subjektivitas pimpinan dan mencegah intervensi dalam proses pengisian jabatan. Kita ingin memberikan ruang kepastian karir yang setara bagi seluruh pegawai,” tegas Supratman.

Evaluasi dan Perluasan ke Seluruh Indonesia

Pelaksanaan e-voting di Sumatera Utara merupakan bagian dari tahap evaluasi sebelum mekanisme serupa diterapkan secara lebih luas. Jika uji coba berjalan efektif, Kementerian Hukum akan mempertimbangkan penerapannya di kantor wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, kementerian juga terus memperkuat komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai melalui Town Hall Meeting serta program Pasti Ada Solusi.

Penguatan komunikasi internal tersebut diharapkan dapat membangun budaya kerja yang terbuka dan responsif. Bagi Kementerian Hukum, pembenahan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian integral dari transformasi birokrasi. Dengan adanya pimpinan yang dipilih melalui proses yang lebih objektif dan berbasis kompetensi, kualitas organisasi diharapkan semakin kuat dan berdampak positif pada peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.