Anggota Dewan Main Game-Merokok Saat Rapat, DPRD Jember Siapkan Sanksi
Topics Covered: Pengawasan Etika Anggota Dewan Jadi Fokus DPRD Jember
Ketua DPRD Jember Abdul Halim memohon maaf setelah seorang anggota Komisi D terperekam kamera diduga bermain game sambil merokok selama Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung Senin (11/5). Aksi tersebut menjadi perbincangan di media sosial dan akan diusut melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, kata Halim saat dikonfirmasi Rabu (13/5).
Dalam video yang beredar, anggota dewan bernama Syahri terlihat memainkan permainan di layar ponsel sambil merokok selama membahas layanan kesehatan. “Topics Covered: Perbuatan ini menunjukkan ketidakseriusan anggota dewan dalam menjalankan tugas. Atas nama pimpinan DPRD Jember, kami menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan anggota kami. Ini akan ada proses menyangkut etika DPRD. Dan kami juga tegur yang bersangkutan,” ujar Halim.
“Prosesnya nanti akan kita proses di BKD (Badan Kehormatan Dewan). Secara kelembagaan mungkin akan ada sanksi administrasi atau sanksi disiplin,”
Dalam waktu dekat, DPRD Jember akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Syahri. Tujuannya adalah memberikan klarifikasi langsung dan meminta permintaan maaf secara terbuka kepada publik. “Bukan hanya saran, kita akan panggil beliau untuk proses klarifikasi. Minimal beliau mau menyampaikan permintaan maaf. Ini akan menjadi catatan bagi kami karena di partai kami menerapkan sistem kedisiplinan yang ketat,” katanya.
Ketidakseriusan Etika Anggota Dewan dalam Ruang Rapat
Peristiwa ini menimbulkan kontroversi terkait etika anggota dewan dalam ruang rapat. Syahri, yang merupakan kader baru dari fraksi Gerindra, diduga kurang memperhatikan kesopanan dan fokus saat diskusi berlangsung. Aksi tersebut dinilai memperkuat persepsi publik bahwa beberapa anggota DPRD Jember masih belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara profesional.
Aktivitas Syahri dalam RDP dinilai memengaruhi kredibilitas lembaga legislatif. Halim menegaskan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Jember. “Kami ingin menegaskan bahwa etika anggota dewan harus diperhatikan. Dengan adanya sanksi, kami harap mereka lebih waspada dan berdisiplin,” lanjutnya.
Keterlibatan Partai Politik dalam Proses Penegakan Disiplin
Kader baru dari fraksi Gerindra tersebut tidak hanya ditegur oleh DPRD Jember, tetapi juga akan dianalisis oleh partai politik. Pihak Gerindra berencana melaporkan kasus ini ke pimpinan tinggi, seperti DPD atau DPP. “Kami akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku baik di partai maupun lembaga. Dari partai tentu akan menindak melalui teguran, sanksi administratif maupun sanksi disiplin keanggotaan,” tegas Halim.
DPRD Jember juga menegaskan bahwa sanksi yang akan diberikan bersifat proporsional tergantung hasil investigasi. “Topics Covered: Proses ini akan dilakukan secara transparan untuk menjaga integritas lembaga. Kami harap ini menjadi pembelajaran bagi anggota lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa,” jelas Halim.
Kebijakan sanksi ini sejalan dengan upaya DPRD Jember meningkatkan kinerja anggota. Dengan memperketat pengawasan dan penegakan disiplin, mereka berharap dapat menumbuhkan budaya kerja yang lebih serius dan profesional. “Topics Covered: Etika dan disiplin harus menjadi prioritas. DPRD Jember siap memberikan sanksi kepada anggota yang tidak memenuhi standar ini,” pungkas Halim.
