Jumlah SPKLU Khusus Mobil Listrik Kini Tembus 4.892 Unit
New Policy – Dalam rangka mendukung transisi energi nasional, new policy yang dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berhasil meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) khusus untuk mobil listrik. Data terbaru yang dirilis pada bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa total SPKLU yang telah dibangun mencapai 4.892 unit, sebuah angka yang menandakan kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Ferry Triansyah, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa angka tersebut mencerminkan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong adopsi mobil listrik sebagai bagian dari new policy untuk menciptakan ekosistem transportasi berkelanjutan.
Percepatan Pemenuhan Target SPKLU
“Hingga Mei 2026, SPKLU roda empat di Indonesia telah mencapai sekitar 4.892 unit. Target pertumbuhan SPKLU roda empat pada tahun 2030 sebesar 62.918 unit,” ujar Ferry Triansyah di Jakarta, Jumat (8/5). Target tersebut merupakan bagian dari new policy yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam sektor transportasi. Dengan angka 4.892 unit, proses pengembangan SPKLU telah mencapai 76% dari total target di tahun 2026, yang merupakan titik awal dari perjalanan menuju 62.918 unit pada 2030.
Peningkatan jumlah SPKLU ini bukan hanya berdampak pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru di sektor energi dan transportasi. New policy yang diusung pemerintah melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta perusahaan swasta. Dalam kegiatan piloting, tiga provinsi utama yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali menjadi tempat awal penerapan kebijakan ini. Kementerian ESDM melalui ENTREV (Entitas Pengelolaan Infrastruktur Pemenuhan Pemakai Listrik) terus memperluas cakupan proyek ini ke enam kota lainnya, termasuk Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, serta Serang (Banten).
Di bawah new policy ini, pemerintah juga melakukan upaya untuk memastikan akses ke SPKLU yang merata. Program sosialisasi dan pelatihan KBLBB (Ketenagalistrikan Berkelanjutan dan Berbasis Bahan Bakar) sedang dijalankan di enam kota pilot. Ferry Triansyah menyebutkan bahwa pelatihan tersebut bertujuan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Dengan peningkatan jumlah SPKLU, diharapkan keberlanjutan penggunaan kendaraan listrik dapat terjaga, sehingga membantu mewujudkan new policy yang ingin mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi.
Analisis dari Ahli: Kebijakan Strategis untuk Kemandirian Energi
Menurut Aretha Aprilia, Head of Environment Unit United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, new policy dalam pengembangan SPKLU merupakan langkah penting untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Ia menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga memberikan contoh konkret dalam membangun kemandirian energi nasional. “Dinamika geopolitik dan gangguan rantai pasok energi global menjadi indikator penting transisi menuju kendaraan listrik. New policy ini sangat strategis dalam menangkal risiko ketergantungan pada impor bahan bakar fosil,” katanya.
Aretha menjelaskan bahwa pembangunan SPKLU yang masif sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini masih mendominasi sektor transportasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi menyumbang sekitar 20% dari total emisi karbon di Indonesia. Dengan new policy yang memprioritaskan mobil listrik, pemerintah menargetkan pengurangan emisi tersebut secara signifikan dalam waktu dekat. “Proyek ENTREV sudah memainkan peran yang sangat penting sebagai enabler dan juga katalisator. Izinkan kami menyampaikan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, proyek ini telah menjalani Mid-Term Review (MTR), di mana MTR menegaskan bahwa ENTREV masih relevan dengan tujuan transisi kendaraan listrik nasional,” ujar Aretha.
Perkembangan jumlah SPKLU yang pesat juga menunjukkan bahwa new policy telah mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat. Di DKI Jakarta, misalnya, telah ada lebih dari 1.000 SPKLU yang tersebar di berbagai titik strategis seperti pusat perbelanjaan, bandara, dan area parkir umum. Di Jawa Barat dan Bali, proyek ini juga sedang mengintegrasikan infrastruktur pengecasan ke dalam pengembangan kota berkelanjutan. Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SPKLU, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk beralih ke kendaraan listrik, sejalan dengan new policy yang diusung pemerintah untuk mewujudkan transisi energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
