Bos OJK Jelaskan Penyebab Transaksi Bursa Karbon Indonesia Belum Tinggi
Latest Program – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa kegiatan perdagangan bursa karbon di Indonesia belum mencapai tingkat optimal. Ia menjelaskan hal ini terjadi karena proses pengembangan bursa karbon di negara ini dianggap cukup rumit. Meski demikian, Kiki—sebutan akrabnya—menilai upaya Indonesia dalam penerapan sistem tersebut lebih baik dibandingkan beberapa negara lain.
“Ya, memang transaksi di bursa karbon masih rendah karena mengembangkan sistem ini tidak mudah. Namun, jika dibandingkan dengan bursa karbon di negara-negara lain, kita cukup baik,” kata Kiki saat diwawancara di acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).
Dalam rangka mendorong pertumbuhan bursa karbon, Kiki menekankan bahwa Indonesia perlu dukungan lebih besar. OJK telah berupaya memperkuat sistem ini melalui program Satu Karsa. Program tersebut merupakan platform blended finance yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam dengan kredibilitas dan integritas tinggi.
Dengan pendekatan blended finance, Indonesia berharap dapat menarik investor jangka panjang untuk mendanai pemulihan ekosistem sekaligus memproduksi kredit karbon berkualitas. “Pada awal Juli, OJK akan meluncurkan beberapa proyek yang akan dihitung unit karbon dan diperdagangkan di bursa,” tambah Kiki.
Kiki juga menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat pasar primer hingga pasar sekunder karbon dalam negeri. “Kita dukung dari mulai pasar primer hingga pasar sekunder agar pasar karbon semakin maju dan berkembang,” katanya.
OJK Siapkan Panduan untuk Industri Keuangan Dukung Net Zero Emission
OJK telah menyusun pedoman bagi industri jasa keuangan agar ikut serta dalam upaya mencapai target net zero emission pada 2060. Panduan ini diwujudkan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang menjadi dasar pembiayaan untuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun.
Data OJK menunjukkan bahwa hingga 29 Mei 2026, hanya 155 entitas yang terdaftar di IDXCarbon. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan bursa karbon Uni Eropa (11 ribu peserta) dan China (3.300 peserta). Secara agregat, volume transaksi bursa karbon Indonesia mencapai 1,98 juta ton setara karbon dioksida (tCO2e) dengan nilai total Rp93,76 miliar.
Dalam Mei 2026, volume transaksi tercatat sebanyak 219 ton CO2e dengan nilai Rp13,33 juta dan frekuensi 11 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan April 2026, yang mencatatkan 554 ton CO2e dengan nilai Rp42,58 juta dan frekuensi 15 kali. Sementara itu, jumlah proyek yang terdaftar di Indonesia hanya 10 Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dengan total unit karbon tersedia mencapai 3,14 juta ton CO2e.
