Aksi Mahasiswa Unair di Grahadi Surabaya: Main Agenda Pembaruan Kebijakan Nasional
Main Agenda – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair yang mengambil nama Ksatria Airlangga akan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6) mendatang. Aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB dengan harapan menyampaikan pesan penting kepada pemerintah terkait kebijakan nasional yang dianggap tidak lagi relevan dan menguras anggaran belanja negara. Main Agenda menjadi inti dari aksi ini, di mana mahasiswa ingin menyuarakan kebutuhan masyarakat untuk reformasi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Tuntutan Mahasiswa: Memperkuat Reformasi Kebijakan
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, menjelaskan bahwa aksi ini tidak hanya sekadar protes, tetapi juga bagian dari Main Agenda untuk mempercepat transformasi kebijakan pemerintah. “Kami memiliki 16 tuntutan, dengan Main Agenda utamanya adalah mengevaluasi dua program nasional yang dianggap tidak efektif, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” katanya saat diwawancara, Selasa (16/6). Tuntutan tersebut juga mencakup pencabutan Undang-Undang Polri dan TNI, serta peningkatan kebebasan berbicara dalam ruang publik.
“Main Agenda ini menggambarkan keinginan kami untuk memberikan ruang bagi masyarakat sipil, terutama masyarakat Surabaya, untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi pemerintah,” ujarnya. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan hanya kepentingan elit.”
Penyebab Tuntutan: Kebijakan yang Dianggap Mengganggu Kesejahteraan
Aksi mahasiswa Unair dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. MBG, sebagai program bantuan makanan kepada masyarakat miskin, dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Sementara KDMP, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa, disebut mendorong subsidi yang membebani anggaran belanja negara. “Kami melihat bahwa MBG dan KDMP justru menimbulkan ketimpangan, karena hanya segelintir masyarakat yang memperoleh manfaat maksimal,” tambah Rizqi. “Ini menjadi bagian dari Main Agenda kami untuk mereformasi kebijakan yang tidak lagi melayani rakyat.”
Kebijakan lain yang menjadi sorotan adalah Undang-Undang Polri dan TNI. Mahasiswa menganggap dua undang-undang tersebut mengakar dalam sistem represi dan kurang mendukung supremasi sipil. “Dengan Main Agenda ini, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa kekuasaan harus diberikan kepada siapa pun yang berhak, bukan hanya kepada institusi militer atau kepolisian,” jelasnya. “Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan demokratis dan transparan.”
Struktur Aksi: Fokus pada Edukasi dan Presisi
Aksi di Grahadi Surabaya dirancang dengan strategi yang matang, dengan Main Agenda utamanya adalah edukasi masyarakat tentang kondisi ekonomi dan sosial yang sedang menggerogoti Indonesia. “Kami tidak menargetkan pejabat tertentu, tetapi ingin membangun kesadaran kolektif terhadap kebijakan yang tidak lagi memberikan manfaat untuk rakyat kecil,” tutur Rizqi. Ia menekankan bahwa aksi ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, seperti diskusi publik, pembacaan deklarasi, dan demonstrasi yang menyampaikan tuntutan secara langsung.
Sebagai bagian dari Main Agenda, mahasiswa juga akan menyelipkan elemen politik dalam aksi mereka. Mereka berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, yang dianggap memperkuat dominasi kekuasaan ekonomi. “Pemerintah harus menjadi pelindung rakyat, bukan penindas. Main Agenda ini adalah bentuk penegakan kembali fungsi kebijakan sebagai alat pemerataan kesejahteraan,” imbuh Rizqi.
Antisipasi dan Dukungan dari Berbagai Pihak
Rizqi memperkirakan sekitar 400 hingga 500 peserta dari Unair akan turut serta dalam aksi tersebut. Ia juga menyatakan terbuka terhadap partisipasi kampus lain di Surabaya dan Jawa Timur. “Kami berharap dengan Main Agenda ini, lebih banyak masyarakat Surabaya menyadari bahwa kebijakan pemerintah harus diawasi secara ketat,” katanya. Untuk memperkuat pesan mereka, aksi akan didukung oleh berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media lokal.
“Aksi ini bukan hanya tentang kebijakan saat ini, tetapi juga tentang masa depan. Main Agenda kami adalah mengedukasi generasi muda untuk menjadi pilar perubahan,” ujar Rizqi. “Dengan mempercepat reformasi kebijakan, kami ingin menghindari penurunan kualitas hidup rakyat kecil yang terus terjadi.”
Analisis Kebijakan dan Harapan Masyarakat
Analisis dari Mahasiswa Unair menunjukkan bahwa program-program seperti MBG dan KDMP telah memberatkan anggaran negara tanpa memberikan hasil yang optimal. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa distribusi bantuan makanan sering kali terjadi secara tidak merata, dengan banyak masyarakat yang tidak memperoleh manfaat sesuai harapan. “Dengan Main Agenda ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah bisa diukur berdasarkan dampak nyata di masyarakat,” jelas Rizqi. Ia juga menyebutkan bahwa aksi ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Main Agenda ini juga menyasar pengembangan ruang hidup masyarakat dari proyek-proyek ekstraktif. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tambang dan perkebunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penggusuran warga. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak mengorbankan keadilan lingkungan dan sosial,” tegas Rizqi. Ia menambahkan bahwa aksi di Grahadi Surabaya akan menjadi tanda bahwa masyarakat sipil siap mengambil peran lebih besar dalam memb
