Main Agenda: Puteri Komarudin Dorong Bea Cukai Tingkatkan Kualitas Layanan
Main Agenda – Dalam sidang dengar pendapat yang digelar oleh Komisi XI DPR terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan tahun 2027, Puteri Komarudin, sebagai anggota komisi tersebut, memperkuat sorotan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memastikan kualitas layanan pabean tetap menjadi prioritas. Ia menekankan bahwa main agenda reformasi dalam sektor kepabeanan harus terus diprioritaskan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif. Puteri juga menyoroti pentingnya keberhasilan ini dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Pengembangan Kualitas Layanan Pabean
Puteri Komarudin menegaskan bahwa DJBC harus terus mengoptimalkan sistem pengawasan dan pelayanan kepabeanan agar sesuai dengan standar internasional. Ia mengatakan bahwa main agenda ini bukan hanya tentang penyederhanaan prosedur, tetapi juga terkait dengan penguatan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel. Dalam penyampaian wacana reformasi, Puteri mengungkapkan bahwa beberapa indikator penting, seperti pengendalian under invoicing dan pengurangan waktu proses ekspor-impor, masih membutuhkan perbaikan signifikan. “Kami berharap DJBC terus melanjutkan main agenda reformasi secara menyeluruh,” tambah Puteri, yang menekankan bahwa keberhasilan ini bisa menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Kepabeanan, sebagai bagian dari sistem logistik nasional, memiliki peran krusial dalam mendukung perdagangan luar negeri. Dengan layanan yang lebih baik, waktu dwelling time (rata-rata peti kemas berada di pelabuhan) dapat ditekan, sehingga mempercepat aliran barang dan mengurangi biaya operasional. Puteri menyoroti bahwa saat ini, dwelling time masih mencapai 2,9 hari, angka yang dianggapnya masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. “Perbaikan dalam main agenda ini akan membawa dampak langsung pada kemudahan berusaha dan kepercayaan investor,” katanya, menambahkan bahwa inisiatif DJBC dalam mengoptimalkan proses keluar-masuk barang harus diimbangi dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan eksporimpor.
Peningkatan Efisiensi Logistik Nasional
Sebagai bagian dari upaya memperkuat main agenda, Puteri Komarudin menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara DJBC dan badan-badan terkait lainnya, seperti PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia mengungkapkan bahwa keterpaduan dalam prosedur, kewenangan, dan sistem pelaporan akan menghindari kebingungan di kalangan eksportir dan importir. “Koordinasi ini harus menjadi prioritas, karena sektor kepabeanan tidak bisa berjalan sendirian tanpa dukungan dari institusi pendukung,” kata Puteri, yang menambahkan bahwa kesalahan dalam pengawasan bisa berdampak besar pada keberlanjutan perdagangan Indonesia.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengakui bahwa main agenda reformasi kepabeanan sudah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat waktu keluar masuk barang, termasuk menerapkan teknologi digital dan penyederhanaan dokumen. “Kita sudah mengoptimalkan proses pelayanan untuk mencapai standar yang diharapkan oleh pemerintah,” ujar Djaka. Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan seperti penumpukan barang di pelabuhan masih ada, terutama karena sejumlah perusahaan menggunakan fasilitas penyimpanan untuk menghindari proses keluar masuk barang secara langsung.
Menurut Djaka, pihaknya terus berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pemaksaan kepada perusahaan yang terlambat mengeluarkan barang dari area pelabuhan. “Kita akan memberikan sanksi tegas agar perusahaan tidak memanfaatkan fasilitas penyimpanan sebagai alasan penundaan,” kata Djaka, yang menambahkan bahwa perbaikan main agenda ini akan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Ia juga menyebutkan bahwa penerapan teknologi, seperti sistem digitalisasi pengawasan, menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai target tersebut.
Puteri Komarudin menambahkan bahwa main agenda ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor ekspor. “Kualitas layanan pabean yang baik akan mempercepat proses perdagangan dan mengurangi biaya tersembunyi,” kata Puteri, yang berharap bahwa DJBC dapat menjadi contoh terbaik dalam penerapan reformasi kepabeanan. Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan ini akan berdampak pada kemudahan berusaha, sehingga mendorong lebih banyak investor untuk masuk ke pasar Indonesia. “Main agenda ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan sistem yang lebih efisien dan transparan,” tutup Puteri, menegaskan bahwa perbaikan dalam sektor kepabeanan tidak hanya menjadi tugas DJBC, tetapi juga perlu dukungan dari berbagai pihak terkait.
