Pertamina Beri Jawaban atas Isu Kebijakan Baru Larangan Mobil 1.400 Cc Isi Pertalite
New Policy – Sebuah new policy terkait penggunaan bahan bakar subsidi Pertalite untuk mobil dengan mesin 1.400 cc memicu reaksi dari berbagai pihak. Isu tersebut diperkuat oleh informasi yang beredar di media sosial, termasuk platform TikTok, yang menyebutkan bahwa mulai 1 Juni 2026, kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc dilarang mengisi Pertalite. Pertamina Patra Niaga, sebagai pelaku bisnis bahan bakar, langsung memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi Corporate Secretary-nya, Roberth MV Dumatubun, bahwa tidak ada kebijakan larangan yang diumumkan hingga saat ini.
Klarifikasi dari Pertamina Patra Niaga
“Kami menegaskan bahwa informasi mengenai daftar mobil tertentu yang tidak boleh menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah salah. Sampai saat ini, tidak ada rencana atau arahan resmi dari pemerintah dan regulator yang menyebutkan pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” jelas Roberth dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Sabtu (23/5).
Pertamina berkomitmen untuk tetap mengikuti kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan bahan bakar. Dalam new policy terbaru, penjualan Pertalite tetap terbuka untuk semua jenis kendaraan, baik mesin kecil maupun besar, selama sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Isu ini muncul setelah video berisi daftar 20 mobil yang disebut dilarang mengisi Pertalite viral di media sosial. Daftar tersebut mencakup merek seperti Toyota Avanza, Daihatsu Terios, Honda BR-V, Suzuki Ertiga, Wuling Cortez, dan Chery Omoda 5. Video tersebut mengklaim bahwa kebijakan baru akan diterapkan untuk mengoptimalkan subsidi BBM kepada kendaraan yang lebih membutuhkan.
Dalam new policy yang diusulkan, pemerintah sebelumnya ingin merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi ini bertujuan memperjelas kriteria penggunaan bahan bakar subsidi agar lebih tepat sasaran. Mobil dengan mesin di atas 1.400 cc dianggap seharusnya menggunakan bahan bakar nonsubsidi, seperti Pertamax, karena dianggap lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.
Menurut Roberth, Pertamina masih menunggu keputusan akhir dari regulator sebelum mengimplementasikan new policy tersebut. “Kami akan memastikan bahwa segala perubahan kebijakan ini sudah diverifikasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya. Meski demikian, pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.
Isu larangan Pertalite bagi mobil 1.400 cc sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna kendaraan roda empat. Banyak pengguna bahan bakar subsidi mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap biaya operasional dan akses bahan bakar. Namun, Pertamina menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap penelitian dan belum dijadwalkan untuk diterapkan hingga akhir 2026.
Dalam new policy terbaru, Pertamina juga berharap dapat memperkuat transparansi dalam distribusi bahan bakar. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan, tetapi juga membantu mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran. Roberth menambahkan bahwa Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuan yang diinginkan.
