Special Plan: Menko Imin Ingatkan Akademisi Tetap Kritis Saat Jadi Birokrat
Special Plan menjadi topik yang disoroti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam pernyataannya Jumat (3/7). Ia mengungkapkan bahwa banyak akademisi kehilangan sikap kritis setelah mengabdi dalam birokrasi, dengan memilih menyesuaikan diri pada kepentingan atasan dan mengorbankan prinsip ilmiah yang selama ini dipegang. “Special Plan ini menekankan bahwa akademisi tidak boleh takut menyampaikan kebenaran meskipun pahit, seperti ‘Pak, jangan begini. Kalau begitu, gagal.’ Setelah menjadi birokrat, mereka cenderung hanya ingin menyenangkan para pemimpin,” jelas Cak Imin. Hal ini mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjaga integritas akademik sepanjang karier.
Peran Akademisi dalam Kebijakan Publik
Dalam wawancara, Menko PM memaparkan bahwa kampus seharusnya menjadi mitra dalam menyusun kebijakan publik, bukan hanya sekadar menghasilkan riset atau inovasi. “Special Plan ini diusung untuk memastikan akademisi tetap menjadi penjaga kebenaran, agar politik anggaran dan kebijakan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga transparan,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa sikap kritis yang diterapkan dalam pendidikan perlu terus dijaga, agar tidak terbuang begitu saja saat memasuki dunia pemerintahan.
“Budaya ‘Asal Bapak Senang’ (ABS) dalam birokrasi sangat berbahaya. Kebijakan yang dibuat tidak lagi berdasarkan fakta, tapi diiringi oleh kritik yang dipilih-pilih. Special Plan ini berupaya mengubah mindset akademisi dari menyesuaikan diri menjadi tetap jujur,”
Menko Imin juga menyoroti risiko jika budaya ABS terus berlanjut. Ia menjelaskan bahwa sikap ini mengurangi kualitas kebijakan karena akademisi cenderung mengutamakan kepentingan atasannya dibanding prinsip ilmiah. “Special Plan perlu diimplementasikan secara konsisten, agar akademisi bisa menjadi pengawal ide-ide terbaik dalam pemerintahan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa birokrat harus mempertahankan kritisisme, karena kebijakan yang baik membutuhkan masukan yang objektif dan faktual.
Keberlanjutan Budaya Kritis dalam Birokrasi
Dalam konteks keberlanjutan, Cak Imin menggarisbawahi perlunya pendidikan kritis yang diinternalisasi sejak masa kuliah. “Special Plan ini juga berupa pemantauan terhadap kebijakan akademik, agar tidak ada kehilangan nilai-nilai intelektual saat memasuki dunia pemerintahan,” katanya. Menurutnya, perubahan sikap akademisi dari kritis ke pasif bisa memicu terbentuknya sistem birokrasi yang tidak akuntabel. “Special Plan menjadi jalan untuk memastikan akademisi tetap berperan dalam menjamin keadilan dan kualitas kebijakan,” jelasnya.
Menko PM mengakui bahwa ada pergeseran sikap yang terjadi ketika akademisi memasuki ranah birokrasi. Ia menyebut bahwa selama di lembaga pendidikan, para cendekiawan kerap berani menyampaikan pandangan yang tajam. Namun, setelah jadi birokrat, banyak dari mereka menjadi lebih hati-hati. “Special Plan ini menantang mereka untuk tetap berani menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan fakta, meski ada tekanan dari pihak atas,” pungkasnya.
