DPR Minta Wamendagri Turun Tangan Atasi PPPK Dirumahkan di Tidore
Key Discussion – Tindakan penurunan pengangguran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menjadi topik utama yang dibahas oleh wakil ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, untuk segera ambil peran dalam menyelesaikan isu ini. Pemimpin aksi yang terjadi pada Senin (6/7) pagi tersebut mengingatkan bahwa pemerintah pusat perlu bertindak cepat guna menghindari dampak negatif terhadap pendapatan dan kesejahteraan para PPPK.
Aksi Massa PPPK di Tidore: Latar Belakang dan Dampak
Aksi massa yang melibatkan seluruh PPPK di Tidore berlangsung di halaman kantor wali kota, menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran. Ratusan pegawai yang dirumahkan ini mengatakan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kesulitan finansial, terutama karena mereka telah menggadaikan SK kerja mereka di bank untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Perangkat daerah setempat awalnya mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK), namun akhirnya menunda keputusan setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak.
Permintaan DPR: Pemerintah Pusat Harus Bertindak
Dalam Key Discussion yang dilakukan setelah pertemuan GTKN dengan Wamendagri, Cucun menyatakan bahwa kemendagri harus menjadi mitra utama dalam menyelesaikan konflik ini. Ia menekankan bahwa masalah anggaran tidak boleh hanya menjadi beban daerah, dan menambahkan bahwa pemerintah pusat perlu menfasilitasi pengaturan waktu kerja serta memastikan tunjangan kinerja tetap terpenuhi. “Kita berharap Kemendagri bisa memberikan solusi yang memadai, agar PPPK tidak kesulitan dalam memenuhi kewajibannya,” tuturnya.
“Kasus ini tidak hanya memengaruhi pendapatan individu, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Tidore secara keseluruhan. Kami menantikan respons aktif dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan kekacauan ini,” imbuh Cucun.
Perwakilan PPPK: Kekhawatiran tentang Penggadaian SK Kerja
Salah satu peserta aksi, PPPK bernama NY (35), mengungkapkan bahwa banyak dari mereka telah menggadaikan SK kerja di bank untuk memenuhi kebutuhan dasar. “Jika PPPK dirumahkan, bagaimana kami bisa membayar utang? SK ini jadi jaminan utama kami selama ini,” jelasnya. Hal ini menunjukkan betapa kritisnya keadaan finansial para pegawai tersebut, sekaligus memberikan gambaran bahwa masalah ini bukan hanya politis, tetapi juga sangat manusiawi.
“Sekitar 500 PPPK yang terlibat dalam aksi ini terpaksa menggadaikan SK mereka karena kebutuhan ekonomi mendesak. Mereka merasa terancam kehilangan penghasilan yang menjadi sumber utama pendapatan,” kata NY.
Respons Wali Kota Tidore: Langkah Sementara untuk Menyeimbangkan Anggaran
Sebagai respons atas aksi massa, Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, menyetujui penundaan PHK, tetapi memutuskan memangkas separuh pendapatan para PPPK. Langkah ini dianggap sebagai solusi sementara untuk mengatasi defisit anggaran, sementara pemerintah pusat tetap diberi waktu untuk memberikan solusi lebih lanjut. “Kami berharap dengan pendekatan ini, kesejahteraan PPPK bisa dipertahankan sambil menunggu bantuan dari Kemendagri,” jelas Sinen.
“Kami sudah berupaya maksimal untuk menyeimbangkan keuangan, tetapi angka pengangguran yang tinggi membuat kami kesulitan. Kami juga menyadari bahwa keputusan ini berdampak besar pada hidup para PPPK, sehingga kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pusat,” tambah Sinen.
Kebutuhan Penyelesaian yang Lebih Strategis
Masalah pengangguran PPPK di Tidore menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan anggaran daerah bisa memicu ketegangan jika tidak diawasi dengan baik. Cucun menekankan bahwa Key Discussion ini menjadi titik awal untuk menyusun rencana pemecahan masalah jangka panjang. Ia menyarankan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan petunjuk lebih jelas terkait alokasi dana, sehingga daerah tidak lagi terjebak dalam situasi kritis.
