Hasan Nasbi Kritik Tuduhan SPPG Sebagai ‘Satuan Penjilat Prabowo-Gibran’
Topics Covered: Penasihat Khusus Presiden di bidang komunikasi, Hasan Nasbi, memberikan kritik terhadap plesetan yang menyebut Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai ‘satuan penjilat Prabowo-Gibran’. Menurutnya, istilah ini menggambarkan cara berpikir yang terburu-buru dan tidak didasari fakta. Hasan menyoroti bahwa dalam era digital, kesimpulan sering kali ditempuh tanpa memperhatikan proses verifikasi. “Banyak orang langsung menyebut SPPG sebagai alat politik tanpa memahami kontribusi nyata program ini,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak merusak reputasi program pemerintah.
Penyebaran Plesetan dan Konteksnya
Plesetan ini muncul setelah SPPG dipasang sebagai bagian dari inisiatif pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat. Hasan menegaskan bahwa SPPG adalah platform yang memadukan kekuatan pemerintah, lembaga swasta, dan komunitas untuk mendorong akses makanan sehat bagi miliaran warga Indonesia. “SPPG memiliki misi jangka panjang, bukan hanya sebagai alat kepentingan politik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa program ini telah mencakup sekitar 62 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil di berbagai wilayah.
“Kalau kita cuma mengikuti suara bawah tanah tanpa menyelidiki fakta, maka nalar kita akan terus dipotong. Ini membahayakan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat,” tambah Hasan.
Strategi Komunikasi dan Dampak Plesetan
Hasan Nasbi mengkritik cara pihak tertentu memanfaatkan ruang digital untuk menyebarluaskan label negatif terhadap SPPG. “Plesetan seperti ‘satuan penjilat’ lebih menggambarkan sikap fanatik dan serangan terhadap fakta, dibanding kebenaran,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa program SPPG yang sebenarnya fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru disalahartikan sebagai alat kampanye politik. “Ini bisa merugikan masyarakat yang tidak memahami detail kerja SPPG,” imbuh Hasan.
Menurutnya, informasi yang disebarkan tanpa verifikasi dapat menciptakan prasangka. “Fakta dihancurkan, nalar dikikis, dan kebenaran diabaikan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kemampuan berpikir kritis,” kata Hasan. Ia menyarankan bahwa ruang publik perlu dikelola dengan lebih baik, agar informasi yang disampaikan tidak hanya menyebar, tetapi juga bermakna.
“Dalam dunia digital, kecepatan menyebar informasi lebih tinggi dari kemampuan memverifikasi kebenarannya. Itu mengapa kita perlu belajar cara memaknai data dan fakta sebelum menyebarkan,” tambahnya.
Peluang dan Tantangan dalam Pemberdayaan Gizi
Program SPPG sendiri merupakan salah satu inisiatif yang menjangkau masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil. Dengan mendirikan lebih dari 1,5 juta pos pelayanan gizi, program ini berupaya memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi secara merata. Hasan menilai bahwa ini adalah keberhasilan nyata yang perlu dihargai, bukan dihina. “SPPG menghidupkan kembali harapan masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan makanan bergizi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa label ‘satuan penjilat’ bisa menjadi bagian dari strategi komunikasi politik. “Plesetan ini mungkin berasal dari keinginan untuk memperkuat narasi tertentu, tetapi justru merusak citra program yang dianggap bermanfaat,” ujarnya. Hasan meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang menyebar, agar tidak terjebak dalam sikap polarisasi.
“Kami tidak menginginkan SPPG dianggap hanya sebagai alat kepentingan tertentu. Ini adalah peningkatan kualitas hidup jutaan warga Indonesia,” pungkas Hasan.
Topics Covered: Hasan Nasbi menekankan bahwa melalui SPPG, pemerintah berupaya memperbaiki sistem pelayanan gizi yang ada. “Program ini tidak hanya melayani kebutuhan fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah,” lanjutnya. Ia berharap kritik terhadap SPPG bisa dilakukan dengan argumen yang kuat, bukan hanya dengan cara memoles istilah secara emosional.
