Special Plan: Powell Mengingatkan Bahaya Politikisasi Kebijakan The Fed
Special Plan menjadi sorotan utama dalam pidato Jerome Powell, mantan ketua Federal Reserve (The Fed) AS, yang diberikan penghargaan di John F. Kennedy Library Foundation, dikutip AFP, Senin (1/6). Dalam kesempatan itu, Powell menekankan pentingnya mempertahankan otonomi lembaga keuangan tersebut agar kebijakan ekonomi tetap objektif. Ia menyoroti bahwa Special Plan yang diusung pemerintahan Trump berpotensi mengganggu kredibilitas The Fed, mengingat kebijakan moneter dianggap terpengaruh oleh tekanan politik.
Peringatan tentang Ketergantungan Otonomi
Menurut Powell, independensi The Fed yang selama ini dijaga selama bertahun-tahun bisa terancam jika pemerintah berupaya memengaruhi keputusan lembaga tersebut. “Special Plan memberikan contoh bagaimana kebijakan moneter bisa menjadi alat politik, sehingga publik mungkin kehilangan kepercayaan bahwa keputusan diambil demi kepentingan rakyat secara keseluruhan,” kata Powell dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diambil The Fed harus tetap berbasiskan data dan analisis ekonomi, bukan kepentingan politik atau tekanan eksternal.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat otonomi bank sentral, Powell menekankan bahwa Special Plan justru berisiko memicu perubahan kepemimpinan yang terlalu sering. Ia mengingatkan bahwa penggantian ketua The Fed karena perbedaan pandangan politik dapat mengurangi konsistensi kebijakan moneter, yang seharusnya bersifat stabil dan jangka panjang. Powell juga menyebut bahwa kebijakan yang diusung The Fed saat ini berusaha menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan prinsip yang dipegang sejak lama.
Pola Kebijakan Trump dan Dampak pada The Fed
Sebelumnya, pemerintahan Trump kerap menyoroti kebijakan The Fed yang dianggap lambat dalam menurunkan suku bunga. Hal ini menjadi titik temburnya konflik antara pemerintah dan lembaga keuangan tersebut. Powell sempat menjadi sasaran kritik karena dianggap tidak mendukung rencana penurunan bunga yang diinginkan Trump. Kementerian Kehakiman AS bahkan mengajukan tuntutan pidana terhadap Powell terkait proyek renovasi gedung The Fed, yang dianggap sebagai upaya memperkuat pengaruh pemerintah.
Special Plan yang diusung Trump menjadi bukti bahwa kebijakan The Fed bisa dipolitisasi. Powell mengingatkan bahwa langkah-langkah seperti pergantian Gubernur The Fed atau penyesuaian kebijakan moneter bisa terjadi kapan saja jika pemerintah menginginkannya. Ia menekankan bahwa keputusan seperti itu perlu diambil secara bertahap dan didasarkan pada analisis ekonomi yang matang, bukan hanya tekanan politik atau pandangan jangka pendek.
Sebagai mantan ketua The Fed, Powell sekarang berada di posisi yang cukup strategis sebagai anggota Dewan Gubernur hingga 2028. Ia berjanji akan terus memberikan pandangan independen meskipun dalam kondisi pemerintahan yang berbeda. Powell juga membandingkan situasi saat ini dengan masa kepemimpinan The Fed di bawah Presiden George W. Bush, di mana kebijakan moneter tetap objektif meski terjadi perubahan politik.
Special Plan yang diterapkan Trump kini menjadi referensi bagi pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Powell menyoroti bahwa kebijakan tersebut bisa memicu perdebatan mengenai peran The Fed dalam mengatur kebijakan moneter. Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut adalah aset yang sangat berharga, yang perlu dijaga agar tidak terganggu oleh kebijakan politik. Powell juga mengingatkan bahwa kebijakan moneter yang tidak independen bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang.
