Special Plan: Anggota DPR AS Ditahan Pemukim Israel di Tepi Barat
Special Plan – Kasus penahanan anggota DPR Amerika Serikat (AS) oleh pemukim Israel bersenjata menjadi sorotan dalam Special Plan untuk memperkuat keterlibatan AS dalam isu Palestina. Ro Khanna, anggota DPR dari Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa ia dan rombongan sempat ditahan saat berkunjung ke Tepi Barat minggu ini. Insiden ini menimbulkan kontroversi, terutama karena para pemukim berpura-pura sebagai pihak yang menahan rakyat AS, meski dalam kenyataannya mereka menghalangi akses rombongan Khanna dan memblokir jalan di desa yang sebelumnya menjadi sasaran serangan.
Detail Insiden dan Penahanan di Tepi Barat
Menurut Khanna, kejadian berlangsung di desa di bagian selatan Tepi Barat pada Rabu, 8 Juli. Pemukim mengelilingi kendaraan rombongan dan mengancam dengan senapan M4, senjata yang sering digunakan oleh pasukan Israel. “Mereka menahan kami, memblokade jalan, lalu memanggil IDF (Pasukan Pertahanan Israel). Saat itu IDF berpihak kepada mereka, bukan kepada warga Amerika,” jelas Khanna kepada Reuters. Kejadian ini dianggap sebagai bentuk perlawanan pemukim terhadap upaya AS untuk menegaskan dukungan terhadap hak asasi rakyat Palestina.
Para pemukim, yang menurut Khanna berjumlah sekitar 500 orang, memblokir akses jalan selama lebih dari satu jam sebelum petugas Israel tiba di lokasi. Seorang staf Khanna, Cameron Kasky, menyebut bahwa peristiwa ini menegaskan ketegangan di Tepi Barat, yang telah lama menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Pemukim mengklaim tindakan mereka sebagai bentuk pertahanan dari ancaman teroris, meskipun kritikus menyebutnya sebagai upaya untuk mengisolasi warga Palestina.
Konteks Politik dalam Special Plan
Khanna menjadi anggota DPR AS kedua yang melakukan kunjungan ke Tepi Barat dalam waktu singkat, setelah insiden penahanan ini. Ia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut memperkuat komitmen politiknya dalam Special Plan untuk mencalonkan diri sebagai presiden AS 2028. “Perjalanan ini menegaskan bahwa isu Palestina bukan hanya konflik regional, tapi juga ujian moral bagi kebijakan AS,” kata Khanna. Ia menilai kejadian ini menggambarkan kelemahan AS dalam mempertahankan posisi sebagai mediator antara Israel dan Palestina.
Kepala militer Israel mengonfirmasi bahwa anggota pasukan diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan dari pemukim. Mereka mengklaim bahwa aksi itu dilakukan untuk melindungi keamanan rombongan Khanna, meski ada kekhawatiran bahwa tindakan tersebut juga bertujuan menghimpit suara kritis terhadap kebijakan Israel. Pemukim di wilayah tersebut, yang menempati sekitar 500 ribu dari 3 juta warga Palestina, sering mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari perjuangan untuk melindungi tanah Israel dari ancaman teroris.
Peristiwa ini juga memperlihatkan tekanan politik terhadap Partai Demokrat di AS, di mana dukungan terhadap Israel semakin memecah kekuatan mereka. Survei terbaru menunjukkan bahwa persentase pemilih Demokrat yang mendukung Israel turun menjadi 22 persen, dibandingkan 59 persen pada 2018. Dalam konteks Special Plan, anggota DPR seperti Khanna semakin menjadi fokus dalam menggencarkan kritik terhadap pendanaan militer AS ke Israel, yang mencapai sekitar 3,8 miliar dolar AS per tahun.
Konteks Sejarah dan Lingkungan di Khirbet Zanuta
Khirbet Zanuta, yang menjadi lokasi insiden, sebelumnya ditinggalkan penduduknya setelah serangan pemukim berlangsung setelah serangan Hamas ke Israel pada 2023. Wilayah ini telah lama menjadi simbol konflik antara warga Palestina dan pemukim Israel. Selama Special Plan yang menekankan kebijakan non-biasa, kawasan seperti Khirbet Zanuta menjadi titik perhatian bagi diplomat AS dan pihak internasional yang ingin mengobservasi keadaan di lapangan.
Kedutaan Besar AS di Yerusalem, yang menjadi pusat perwakilan AS di wilayah Timur Tepi Barat, segera merespons insiden ini. Mereka menilai bahwa tindakan pemukim bersenjata mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan AS yang dinilai tidak cukup aktif dalam melindungi warga Palestina. Dalam Special Plan, Khanna memperlihatkan komitmen untuk mengubah prioritas AS, termasuk menekankan keseimbangan antara dukungan terhadap Israel dan perlindungan hak rakyat Palestina.
