Pemerintah Siapkan Rp400 M untuk Kejar Swasembada Bawang Putih
New Policy – Sebagai bagian dari new policy terbaru, pemerintah Indonesia menyiapkan dana sebesar Rp400 miliar untuk mempercepat program swasembada bawang putih. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung produksi bibit dan penanaman seluas 5.000 hektare dalam tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bawang putih, yang hingga saat ini mencapai lebih dari 90 persen dari kebutuhan nasional.
Pengembangan Sumber Daya dan Strategi Pembiayaan
“Tujuan Presiden adalah agar bawang putih, sebagai komoditas pokok penting, bisa mencapai swasembada,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).
Sudaryono menegaskan bahwa target swasembada bawang putih lebih realistis dibandingkan swasembada beras. Hal ini disebabkan oleh permintaan lahan yang lebih terbatas untuk tanaman bawang putih dibandingkan beras. Pemerintah memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu hektare lahan tanam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan new policy ini, langkah-langkah strategis akan diambil untuk memperkuat sumber daya tanaman dan menyesuaikan kebutuhan pasar.
Tantangan dan Solusi dalam Program Swasembada
Tantangan utama dalam new policy ini adalah penyediaan bibit dalam jumlah besar serta kualitas yang sesuai dengan kondisi iklim Indonesia. Sudaryono menyebutkan bahwa bawang putih hanya bisa ditanam di daerah khusus, seperti dataran tinggi Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. “Permasalahannya adalah bagaimana menyediakan bibit secara massal. Ketiga lokasi itu dipilih karena menjadi pusat pengembangan bawang putih nasional,” ujarnya.
Dalam new policy ini, pemerintah tidak akan mengandalkan impor bibit untuk menopang penanaman hingga 100 ribu hektare. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah bibit impor dan kebutuhan adaptasi terhadap agroklimat lokal. Untuk itu, sistem penangkaran bibit oleh petani diperkuat dengan bantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
Skema yang diterapkan melibatkan pemberian bibit gratis kepada petani. Setelah panen, petani wajib mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali jumlah yang diterima, sementara sisanya bisa dijual bebas. “Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Petani diberi bibit, lalu setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisa bisa dijual,” jelas Sudaryono.
Kementerian Pertanian menghitung bahwa biaya produksi satu hektare bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit menyumbang Rp75 juta. Oleh karena itu, pemerintah akan menanggung biaya tersebut melalui dana APBN. Anggaran untuk pembibitan 5.000 hektare diperkirakan mencapai Rp375 miliar, mendekati angka Rp400 miliar.
Program ini dimulai tahun ini, dengan APBN mendukung 5.000 hektare, sementara BUMN dan sektor swasta diharapkan mengembangkan hingga 20.000 hektare. “Kita mengarah ke 100 ribu hektare, dengan BUMN dan swasta menambahkan 20.000 hektare,” kata Sudaryono. Dengan new policy ini, keberlanjutan produksi dan stabilitas harga bawang putih diharapkan bisa tercapai.
Hasil dari new policy ini diperkirakan mulai terlihat dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Produksi dalam negeri diharapkan meningkat, sehingga impor bawang putih bisa berkurang secara bertahap. “Kita harapkan dalam tiga-empat tahun, konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol, dan kita bisa swasembada,” ujar Sudaryono.
Dalam lima tahun terakhir, tren impor bawang putih terus menurun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa volume impor mencapai 602.745 ton pada 2021, turun menjadi 566.175 ton di 2022. Penurunan berlanjut pada 2023 (564.027 ton) dan 2024 (555.886 ton). Tahun 2025 mencatatkan impor terbesar dalam kurun tersebut, yaitu 450.339 ton, atau berkurang sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara umum, pasokan bawang putih Indonesia masih didominasi oleh impor. China tetap menjadi negara utama penyuplai, meski tren penurunan impor terus berlanjut. Upaya swasembada bawang putih melalui new policy ini diharapkan mempercepat transisi dari ketergantungan impor ke produksi lokal. Program ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi risiko ketergantungan pada pasokan internasional.
