Pemukim Ilegal Israel Serbu Al Aqsa, Yordania Murka
Special Plan – Dalam rangkaian aksi yang disebut sebagai Special Plan, kelompok pemukim ilegal Israel melakukan penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Minggu (31 Mei). Tindakan ini memicu reaksi keras dari pihak Yordania, yang menyatakan ketidakpuasan terhadap upaya Israel mengubah status quo historis dan hukum di wilayah yang diduduki. Special Plan menjadi fokus utama kritik internasional, dengan Yordania menilainya sebagai pelanggaran nyata terhadap kebijakan pengakuan bersama terhadap tanah suci.
Dasar Special Plan dan Tujuan Pemukiman Ilegal
“Special Plan merupakan strategi resmi pemerintah Israel untuk memaksakan dominasi di Yerusalem Timur melalui aksi sistematis oleh pemukim ilegal,” jelas Omar Rajoub, direktur Departemen Media Pemerintah Provinsi Yerusalem, dalam pernyataan yang dilaporkan TRT World. Ia menekankan bahwa penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa dilakukan dengan bantuan polisi Israel, yang secara efektif menjamin kehadiran pemukim di area suci tersebut.
Menurut Rajoub, Special Plan bertujuan mengubah karakter masjid secara spasial dan temporal, serta memperkuat kehadiran Yahudi di wilayah yang secara historis dianggap sebagai pusat keagamaan Islam. Aksi ini dianggap sebagai bagian dari upaya “yahudisasi” kota Yerusalem, yang mencakup penguasaan wilayah selama dua dekade terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, pemukim ilegal diperbolehkan masuk ke Masjid Al-Aqsa selama dua waktu shalat, yakni subuh dan asar, kecuali hari Jumat dan Sabtu.
Reaksi Internasional terhadap Special Plan
“Tindakan Israel dalam Special Plan tidak hanya melanggar hak-hak umat Islam, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap dominasi Yahudi di wilayah yang diperdebatkan,” kata Fouad Majali, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, seperti dilaporkan Qatar News Agency. Ia menambahkan bahwa Yordania tetap menegaskan bahwa Yerusalem Timur adalah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Palestina.
Dalam konteks Special Plan, Yordania mengingatkan bahwa Israel tidak memiliki otoritas mutlak atas wilayah tersebut. Kebijakan pemukiman ilegal ini dianggap sebagai langkah provokatif yang merusak persatuan antara umat beragama di Yerusalem. Dalam pernyataannya, Majali menekankan bahwa Special Plan mengancam status quo yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, serta memicu ketegangan antara Israel dan pihak Arab.
Banyak negara anggota PBB dan organisasi internasional turut menyampaikan kecamannya terhadap Special Plan. Misalnya, Arab Saudi dan Mesir mengkritik tindakan Israel sebagai bagian dari kebijakan pemukiman yang menindas hak Palestina. Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyoroti bahwa aksi ini melanggar prinsip pengakuan bersama atas tanah suci, yang sejak 1967 diakui oleh sebagian besar negara dunia.
Implementasi Special Plan dan Dampaknya
“Special Plan mencerminkan rencana jangka panjang Israel untuk mengubah demografi Yerusalem Timur, dengan memperbanyak jumlah pemukim Yahudi dan mengurangi kehadiran Muslim,” tambah Rajoub. Ia menyoroti bahwa polisi Israel telah menjadi alat utama dalam memastikan keberhasilan upaya-upaya tersebut, termasuk pengawasan ketat terhadap akses umat beragama ke Masjid Al-Aqsa.
Sejak 2010-an, Special Plan terus diperluas, dengan penambahan titik-titik pemukiman di sekitar Masjid Al-Aqsa dan tempat suci lainnya. Aksi ini sering kali dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti hari ulang tahun Yahudi atau peringatan sejarah, untuk memicu respons emosional dari umat Islam. Dengan kebijakan ini, Israel dianggap berusaha memperkuat klaimnya atas Yerusalem sebagai ibukota negara, sementara Yordania dan Palestina mempertahankan klaim bersama atas wilayah tersebut.
Para aktivis dan organisasi internasional seperti Al-Quds Association dan Center for the Protection of the Holy Sites juga menyoroti bahwa Special Plan mengancam keberlanjutan masjid sebagai pusat ibadah dan budaya. Mereka menekankan bahwa aksi pemukim ilegal harus diawasi secara ketat, serta ditindak tegas oleh pihak-pihak yang menegaskan prinsip hak asasi manusia. Yordania mengingatkan bahwa konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran ini bisa berdampak global, terutama dalam mendorong polarisasi antara negara-negara Arab dan Israel.
