GAPKI Dukung Investigasi ‘Special Plan’ Soal 10 Perusahaan Ekspor CPO Nipu
Special Plan – Kementerian Keuangan melalui Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan adanya dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan 10 perusahaan besar. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Special Plan yang bertujuan meningkatkan transparansi dalam sektor ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menanggapi isu tersebut dengan menyatakan dukungan terhadap investigasi hukum jika dugaan manipulasi terbukti. “Kita sepakat bahwa jika ada anggota yang melanggar aturan, harus diproses secara sah. Jangan sampai hanya beberapa oknum yang merugikan seluruh industri,” ujarnya dalam wawancara di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).
Metode Investigasi dan Dampak Potensial
Menteri Purbaya menjelaskan bahwa temuan 10 perusahaan yang diduga melakukan under invoicing berasal dari pemeriksaan acak terhadap eksportir CPO. “Saya ambil 10 perusahaan terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi bisa dipastikan mereka semua melakukan praktik serupa,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5). Menurutnya, data yang diberikan kepada lembaga penegak hukum diperoleh dari sampel kecil, namun potensi kerugian bisa jauh lebih besar. “Dari sampel yang saya ambil, kerugian mencapai sekitar US$84 juta. Kalau semua, ya pasti lebih besar,” tambahnya.
“Special Plan” dijadikan momentum untuk mengungkap praktek yang merugikan industri, khususnya dalam transaksi internasional. Kami percaya bahwa seluruh sistem harus diperiksa secara menyeluruh agar keadilan tercapai.
Transparansi dan Sistem Pemantauan
Eddy Martono menegaskan bahwa eksportir anggota GAPKI telah tercatat dan diawasi melalui sistem terintegrasi. “Setiap kali ada PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), dan barang keluar, Bank Indonesia langsung memantau. Jika tiga bulan tidak ada devisa masuk, langsung diberi peringatan. Tidak masuk, maka dibekukan,” terangnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa GAPKI telah memastikan proses ekspor tidak sembarangan, sejalan dengan Special Plan yang diusung pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas.
Menurut Eddy, pelaporan ekspor harus disertai bukti yang kuat. “Jangan sampai hanya dugaan saja yang mengganggu operasional industri. Semua harus memenuhi standar hukum,” tambahnya. Dukungan ini juga menjadi sinyal bahwa GAPKI bersedia bekerja sama dalam menegakkan Special Plan yang ditetapkan pemerintah.
Peran Teknologi dalam Pengendalian Manipulasi
Pemerintah menjelaskan bahwa praktik under invoicing sulit terdeteksi karena data Bea Cukai hanya mencatat ekspor dari Indonesia, sementara transaksi lanjutan di negara tujuan tidak terpantau. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya menggunakan teknologi AI dan pemeriksaan kapal secara detail. “Clear sekali ada manipulasi harga. Ada under invoicing, kalau saya bilang. Walaupun namanya keren, under invoicing dan lainnya,” ujarnya. Teknologi ini diharapkan dapat memperkuat Special Plan dalam mencegah kecurangan di masa depan.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Special Plan juga mencakup penguatan koordinasi antarlembaga. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga internasional untuk memastikan data ekspor diakses secara lengkap. Eddy mengapresiasi upaya ini, meski menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak ada kesalahpahaman.
Reaksi Industri dan Tantangan Mendatang
Selain itu, Eddy Martono menyebutkan bahwa Special Plan ini bisa menjadi momentum untuk mereformasi sektor ekspor kelapa sawit. “Kalau bisa diterapkan secara konsisten, kepercayaan investor akan meningkat. Industri bisa tumbuh lebih sehat,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit siap menerima perbaikan dalam sistem transparansi ekspor.
Purbaya menambahkan bahwa kebijakan Special Plan ini juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki kebijakan mereka. “Kalau ada yang terbukti bersalah, bisa diproses. Tapi kalau belum terbukti, kita bisa berikan waktu untuk klarifikasi,” jelasnya. Dengan demikian, Special Plan diharapkan tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum, tetapi juga alat penguatan kepercayaan dalam perdagangan internasional.
