Bubarkan Nobar ‘Pesta Babi’ di Ternate, Ini Alasan TNI
Meeting Results: TNI memutuskan untuk membatalkan acara nonton bareng (nobar) film dokumenter ‘Pesta Babi’ di Ternate, Maluku Utara, dalam sebuah pertemuan internal yang diadakan pada Jumat (8/5). Keputusan tersebut diambil setelah pihak TNI mengamati umpan balik dari masyarakat yang mengkritik film ini karena dianggap memicu perdebatan berdasarkan judulnya. Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, mengungkapkan bahwa kegiatan nobar ini dibubarkan sebagai upaya untuk mencegah kontroversi yang bisa mengganggu suasana damai di tengah masyarakat.
Hasil Diskusi Meeting dan Alasan Pembatalan
Dalam Meeting Results yang dihadiri oleh sejumlah pejabat militer, disepakati bahwa film ‘Pesta Babi’ perlu dipertimbangkan dalam konteks keamanan dan kestabilan sosial. Film tersebut, yang merupakan kolaborasi antara Watchdoc, Media Jubi, Greenpeace Indonesia, dan lembaga lain, menyoroti isu deforestasi serta peran militer dalam pengambilan keputusan politik. Jani Setiadi menyatakan bahwa kehadiran aparat militer di acara tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan efek psikologis pada peserta.
Meeting Results menunjukkan bahwa TNI tidak ingin kegiatan nobar dianggap sebagai bentuk provokasi. Meski film ini mengeksplorasi topik sensitif, pihak militer memandang bahwa pembatalan dini adalah cara terbaik untuk menghindari konflik yang mungkin muncul. “Pembubaran nobar ini bukan untuk menghancurkan kebebasan berekspresi, tetapi untuk menjaga konsistensi dalam menyampaikan pesan yang konservatif,” jelas Jani, seperti dilansir Detik.
Reaksi Publik dan Kritik dari AJI
Kegiatan nobar yang dihadiri oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate berlangsung di Pendopo Benteng Oranje. Namun, keputusan TNI untuk membatalkan acara ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Yunita Kaunar, Ketua AJI Ternate, mengkritik tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap ruang demokrasi. “Meeting Results ini menunjukkan bahwa TNI mengambil keputusan tanpa mendengar suara publik secara langsung, padahal film ini justru menjadi sarana dialog yang produktif,” tegas Yunita dalam sebuah pernyataan.
Sejumlah warga setempat menyatakan bahwa film ‘Pesta Babi’ tidak mengandung konten yang memicu kekerasan. “Ini adalah Meeting Results yang membatalkan kegiatan yang sudah direncanakan sejak lama, tapi alasan yang diberikan terasa kurang memadai,” kata salah satu peserta nobar. Diskusi tentang deforestasi dan peran militer dalam isu lingkungan menurut mereka justru menjadi ajang untuk menyebarluaskan pengetahuan, bukan penghasut.
“Dalam Meeting Results, TNI menganggap film ini sebagai ancaman terhadap keterbukaan informasi. Namun, kegiatan ini justru menunjukkan bahwa masyarakat ingin terlibat dalam diskusi kritis, meskipun ada perbedaan pandangan,” imbuh Yunita. Pernyataan ini mengingatkan kembali pada pola pembungkaman yang pernah terjadi di masa lalu, di mana kebebasan berekspresi dipandang sebagai ancaman terhadap norma-norma dominan.
Meeting Results ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan TNI dalam mengatur ruang publik. Sejumlah aktivis menyatakan bahwa pembatalan nobar tidak cukup berdasar, terutama karena film ini tidak terbukti menyebarkan kebencian atau memicu kerusuhan. “TNI memiliki wewenang untuk mengatur keamanan, tetapi mereka perlu lebih transparan dalam menyampaikan alasan pembatalan, agar masyarakat tidak merasa terintimidasi,” tambah Yunita. Ia menyarankan agar TNI tetap memperhatikan kebebasan jurnalistik dalam Meeting Results masa depan.
