New Policy: Dapur MBG akan ditutup mulai 2 Juni jika tidak prioritaskan ibu hamil dan balita
New Policy – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan gizi, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan new policy yang akan diberlakukan mulai 2 Juni 2026. Kebijakan ini memberlakukan sanksi berupa penghentian sementara operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memprioritaskan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026, yang dikeluarkan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN, menjadi dasar keputusan ini.
Latar Belakang dan Tujuan New Policy
Policy baru ini dirancang sebagai tanggapan atas temuan laporan yang menunjukkan banyak SPPG belum memberikan akses yang adil kepada kelompok 3B. Sejak diperkenalkan, MBG diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat, terutama pada anak di bawah 5 tahun dan perempuan usia subur. Namun, menurut Dadang Hendrayuda, Deputi Tauwas BGN, kebijakan sebelumnya kurang efektif dalam memastikan prioritas kelompok rentan.
“Dalam sidak di lapangan, kami sering menemukan SPPG yang hanya melayani kurang dari 100 penerima manfaat 3B,” kata Dadang. “Hal ini mengakibatkan banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka secara optimal.”
New policy ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan SPPG dalam memberikan layanan yang merata. BGN menegaskan bahwa setiap dapur MBG harus melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok 3B. Kebijakan ini juga mencakup keharusan melaporkan cakupan pelayanan secara berkala kepada Direktorat Wilayah Deputi Tauwas. Laporan ini akan menjadi dasar penilaian untuk menentukan kelayakan program MBG.
Implementasi dan Konsekuensi New Policy
Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 menetapkan aturan ketat untuk SPPG yang gagal memenuhi target minimal 300 penerima manfaat 3B. Sanksi administratif akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi regulasi ini, termasuk penghentian operasional sementara. Bagi mitra atau yayasan pengelola, konsekuensinya lebih berat, yaitu suspensi kategori major. “Sanksi suspensi mayor akan memengaruhi pengelolaan dana insentif Rp 6 juta per hari,” jelas Dadang.
Pengelola dapur MBG diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi sebelum sanksi dijatuhkan. Namun, keputusan ini tetap konsisten dan berlaku tanpa kompromi. Dadang menekankan bahwa new policy ini diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan tidak hanya menjadi kegiatan rutin tanpa fokus pada kelompok yang paling membutuhkan.
Dalam rangka memastikan keberhasilan kebijakan baru, BGN juga akan melakukan audit berkala terhadap seluruh SPPG. Keputusan penutupan dapur MBG akan diambil setelah diverifikasi data dan laporan yang diserahkan oleh kepala satuan. Policy ini diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan peningkatan kualitas distribusi makanan bergizi.
BGN memandang bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dan balita membutuhkan perhatian khusus karena rentan mengalami defisiensi nutrisi. New policy ini diharapkan menjadi penjelmaan dari komitmen pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan adanya aturan ini, BGN juga berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya program MBG.
