Solving Problems: Bank Keamanan Data Matang dan Tantangan Siber
Solving Problems – Dalam menghadapi isu data bocor, Solving Problems menjadi fokus utama bagi sektor perbankan Indonesia. Dengan sistem keamanan yang tergolong matang, praktisi digital Syahraki Syahrir mengungkapkan bahwa industri keuangan nasional telah menerapkan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kebocoran informasi. Menurutnya, pengawasan yang ketat dari lembaga pemerintah serta adopsi teknologi modern membantu menjaga keamanan data nasabah.
Sistem Perlindungan yang Berlapis dan Matur
Syahraki, CEO perusahaan konsultasi Veda Praxis, menjelaskan bahwa keamanan data di sektor perbankan tidak hanya ditangani oleh bank sendiri, tetapi juga didukung oleh sejumlah instansi regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi bagian dari rantai pengawasan yang terstruktur. “Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, BSSN, hingga Kemenkominfo,” katanya melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5).
Menurut Syahraki, keberadaan sistem keamanan yang matur mencerminkan upaya jangka panjang dalam pengembangan teknologi informasi. Keberhasilan ini juga diukur dari kemampuan bank dalam mematuhi regulasi data pribadi, seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan OJK tentang keamanan siber. Selain itu, teknologi seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, serta monitoring real-time menjadi alat utama untuk meminimalkan peluang kebocoran.
Kekhawatiran Masyarakat dan Solusi Kombinasi
Selain keberhasilan teknis, Solving Problems juga melibatkan kesadaran masyarakat sebagai bagian penting dari upaya pencegahan. Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, menegaskan bahwa meskipun sistem keamanan di sektor perbankan sangat solid, kejahatan siber tetap bisa terjadi jika nasabah tidak memperhatikan langkah-langkah pencegahan. “Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada,” ujarnya.
Friderica menyoroti bahwa peningkatan jumlah kejahatan siber merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi digital yang pesat. Banyak pelaku kejahatan kini menggunakan metode yang lebih canggih, seperti phishing atau malware, untuk memperoleh data sensitif. “Risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai,” tambahnya.
Solving Problems di bidang keamanan data memerlukan kerja sama antara pihak bank dan nasabah. Syahraki menyarankan bahwa masyarakat harus lebih aktif mengawasi penggunaan data pribadi mereka, seperti menghindari pemberian password atau PIN kepada pihak yang tidak dikenal. “Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” imbuhnya.
Kebocoran data di dark web, menurut Syahraki, tidak selalu berasal dari sistem inti perbankan. Banyak data yang terpapar bisa berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank, seperti aplikasi mobile atau platform fintech. “Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah,” kata Syahraki.
