Hasil Sidang Paripurna DPR: Poin-Poin Pidato Ekonomi Prabowo dalam RAPBN 2027
Meeting Results – Dalam hasil sidang Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Hasil sidang ini mencakup berbagai strategi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi defisit, serta memastikan kestabilan nilai tukar rupiah. Pidato Prabowo menjadi fokus utama dalam hasil sidang tersebut, menyoroti peran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam mencapai target ekonomi nasional. Hasil sidang juga menggarisbawahi kebutuhan kerja sama antarlembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk mencapai keberhasilan kebijakan fiskal.
Target Pertumbuhan Ekonomi di 2027: 6,5 Persen dengan Strategi Pemulihan
Hasil sidang Paripurna DPR menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8 hingga 6,5 persen untuk tahun 2027. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan 5,4 persen tahun ini, mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kemajuan ekonomi. Prabowo menjelaskan bahwa pencapaian target ini memerlukan pendekatan ekonomi yang lebih berkelanjutan, kebijakan fiskal yang cermat, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Hasil sidang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan makro.
“RAPBN 2027 disusun sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,”
Kebocoran Kekayaan Negara: Rp2,654 Triliun Per Tahun
Dalam hasil sidang, Prabowo menyebutkan bahwa kekayaan negara diperkirakan terbocor mencapai US$150 miliar, setara Rp2,654,40 triliun per tahun. Kebocoran ini terjadi akibat praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan manipulasi ekspor. Hasil sidang menyoroti bahwa kebijakan fiskal harus mampu mengatasi aliran dana ke luar negeri, termasuk pengelolaan efektif penerimaan pajak. Prabowo menambahkan bahwa transparansi dalam kebijakan ekonomi menjadi kunci untuk menekan kebocoran tersebut.
Ekspor Komoditas SDA Dikuasai oleh BUMN
Hasil sidang Paripurna DPR juga menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi eksportir tunggal untuk komoditas sumber daya alam (SDA), seperti sawit, batu bara, dan ferro alloy. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan atas ekspor serta meningkatkan pendapatan negara. Dalam hasil sidang, Prabowo menjelaskan bahwa pengalihan hasil penjualan ekspor kepada pelaku usaha yang mengelola kegiatan tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebelum fase kedua dimulai 1 September 2026.
Stabilitas Rupiah: Kurs Antara Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar AS
Hasil sidang menetapkan asumsi dasar nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Prabowo menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas kurs. Hasil sidang ini mencakup strategi moneter dan fiskal yang seimbang, dengan fokus pada penguatan daya beli masyarakat dan daya saing ekonomi nasional. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan fiskal harus diintegrasikan dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.
“Kebijakan fiskal dan moneter kita harus mampu menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil di tengah tantangan global,”
Peningkatan Pasokan Bahan Pokok: Dukungan dari Negara-Negara Lain
Hasil sidang Paripurna DPR juga mencakup analisis tentang permintaan bahan pokok dari negara-negara tetangga. Prabowo mengungkap bahwa sejumlah negara, seperti Australia, Filipina, India, Bangladesh, dan Brasil, mulai meminta pasokan beras dan pupuk urea dari Indonesia. Hasil sidang menyebutkan bahwa kondisi global, terutama dampak perang di Timur Tengah, telah meningkatkan ketergantungan negara-negara tersebut pada ekspor Indonesia. Prabowo menekankan peran strategis Indonesia dalam menjamin kebutuhan pangan dan bahan-bahan produksi di pasar internasional.
Kebijakan Kesejahteraan: Upaya Mewujudkan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
Dalam hasil sidang Paripurna, Prabowo juga menyoroti kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari KEM-PPKF RAPBN 2027. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil sidang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mencakup alokasi dana untuk sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prabowo menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesetaraan dalam pembangunan.
