Latest Program: Prabowo Sebut Kekayaan RI US$93 M Kabur Keluar Negeri Selama 22 Tahun
Latest Program – Dalam sebuah program terbaru, Prabowo Subianto menyoroti kekayaan Indonesia yang telah hilang mencapai US$93 miliar ke luar negeri selama 22 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah selama ini tidak secara langsung menyebabkan krisis, tetapi fenomena kaburnya kekayaan negara menjadi isu utama yang perlu segera ditangani. “Latest Program ini bertujuan mengatasi masalah sistematis yang telah lama menggerogoti perekonomian kita,” jelas Prabowo saat mempresentasikan gagasan strategis dalam rapat dengan DPR, Rabu (20/5).
Kebijakan Ekspor yang Memicu Kekhawatiran
“Jika nilai barang yang kita jual lebih besar dari nilai beli, maka negara tidak akan mengalami krisis. Namun, selama 22 tahun, keuntungan kita mencapai US$436 miliar, sementara nilai yang tercatat keluar negeri mencapai US$343 miliar,” ujarnya. Angka-angka ini diambil dari data PBB, yang menunjukkan adanya aliran dana yang signifikan ke luar negeri akibat praktik underinvoicing.
Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Prabowo mengungkapkan bahwa dampaknya terasa jelas, seperti penurunan gaji guru, aparat penegak hukum, dan pegawai negeri sipil (PNS). “Latest Program ini tidak hanya menyasar pengeluaran, tetapi juga mengubah cara negara memperoleh pendapatan dari ekspor komoditas strategis,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa sistem perpajakan yang tidak memadai menjadi penyebab utama kerugian tersebut.
Analisis Sistem Ekspor yang Tidak Transparan
“Banyak pelaku usaha yang membentuk perusahaan asing untuk menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari nilai sebenarnya,” jelas Prabowo. Fenomena ini dikenal sebagai underinvoicing, di mana nilai transaksi tidak sesuai dengan aset yang sebenarnya. Menurutnya, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang paling terkena dampak dari praktik ini.
Dalam penjelasannya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencatat praktik underinvoicing selama 34 tahun, dari 1991 hingga 2024. Total kerugian mencapai US$900 miliar atau setara Rp15,4 triliun. “Latest Program ini akan mengubah pola ekspor dengan mewajibkan BUMN menjadi pengekspor tunggal untuk komoditas SDA strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloys,” lanjutnya. Langkah ini diharapkan bisa memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana negara.
Menurut Prabowo, penyebab utama aliran dana yang terlempar ke luar negeri adalah ketidakseimbangan antara nilai transaksi dan nilai pasar sebenarnya. Ia mencontohkan bahwa banyak perusahaan swasta yang menyembunyikan keuntungan dengan membentuk entitas luar negeri. “Kebijakan ini bukan sekadar tentang pendapatan, tetapi juga tentang perlindungan aset nasional dari praktik korupsi yang terus berlangsung,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya pemerintah berperan aktif dalam mengawasi transaksi ekspor.
Prabowo juga menyebut bahwa kebijakan terbaru ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk memperkuat perekonomian Indonesia. “Latest Program ini akan diimplementasikan sebagai bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN 2027,” jelasnya. Ia menjelaskan bahwa BUMN yang ditunjuk akan bertugas sebagai pengelola tunggal untuk memastikan keuntungan maksimal dari ekspor SDA. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi penurunan pendapatan negara yang terjadi selama dua dekade terakhir.
Dalam upaya meningkatkan transparansi, Prabowo mengusulkan perubahan regulasi yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik underinvoicing. “Kita perlu menyempurnakan sistem ekspor agar tidak ada lagi yang bisa mengambil keuntungan secara sembunyi-sembunyi,” kata Prabowo. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. “Latest Program ini bukan hanya tugas satu lembaga, tetapi kebersamaan semua pihak untuk membangun ekonomi yang lebih sehat,” pungkasnya.
