Main Agenda: DPR Sindir BI soal Rupiah Melemah, “Kalau Rp17.845 Indonesia Merdeka”
Main Agenda – Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia (BI), anggota dewan Harris Turino memberikan kritik terhadap kebijakan BI yang dianggap tidak cukup memperkuat nilai tukar rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini mencapai Rp17.600, dengan masyarakat mengejek jika rupiah terus melemah hingga mencapai Rp17.845, maka Indonesia akan “merdeka” dari krisis ekonomi.
“Kurs rupiah sudah tergerus hingga Rp17.600, bahkan muncul sindiran bahwa jika mencapai Rp17.845, Indonesia bisa dikatakan ‘merdeka’ dari ketergantungan ekonomi,” ujar Harris Turino di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Harris Turino menyoroti bahwa meskipun BI telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga stabilitas rupiah, efektivitasnya masih dipertanyakan. Ia mengakui tekanan global menjadi faktor utama pelemahan rupiah, tetapi juga mengingatkan pentingnya peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. “Main Agenda” ini menekankan bahwa kebijakan domestik perlu diperbaiki agar tidak terus diperlemah oleh kritik masyarakat.
“Pertanyaannya adalah, sudah semua instrumen yang dimiliki BI diterapkan? Kenapa rupiah tetap terus melemah?” tanya Harris Turino, yang menyebut kebijakan BI perlu lebih transparan dalam menjelaskan penyebab pelemahan mata uang.
Menurut Harris, kondisi ekonomi Indonesia saat ini terlihat dari defisit transaksi berjalan, aliran modal asing yang keluar, serta ketidakpastian pasar. Ia menilai kebijakan BI harus lebih konsisten dan proaktif dalam menghadapi tantangan eksternal. “Main Agenda” ini juga menyoroti bahwa pengelolaan keuangan pemerintah perlu lebih hati-hati agar rupiah tidak terus tergerus.
Langkah BI untuk Stabilkan Rupiah
Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan tujuh langkah utama yang diambil untuk memperkuat rupiah. Salah satu upaya adalah meningkatkan intervensi di pasar valas, baik lokal maupun internasional, dengan dosis yang lebih besar.
“Kami tingkatkan dosis intervensi, karena rupiah perlu perlindungan lebih,” ujar Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa cadangan devisa Indonesia turun US$10 miliar akibat intervensi tersebut, tetapi sebagian besar dana dialokasikan melalui swap dan hedging untuk mengurangi pengurasan cadangan.
BI juga memastikan likuiditas pasar uang dan perbankan tetap memadai dengan pertumbuhan uang primer (M0) yang meningkat. Selain itu, BI membatasi pembelian dolar AS tanpa transaksi dasar, dengan batas yang ditekan dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per transaksi. “Main Agenda” ini menunjukkan upaya BI untuk mengendalikan aliran dana keluar masuk.
Kebijakan Suku Bunga dan Pembelian SBN
Kebijakan suku bunga menjadi salah satu alat BI untuk menarik modal asing. Dalam waktu 10 bulan, suku bunga instrumen moneter SRBI dinaikkan hampir 100 basis poin, mencapai 6,41 persen, sementara BI-Rate tetap di 4,75 persen. Perry Warjiyo menyebut langkah ini diharapkan mengubah arah aliran modal dari outflow menjadi inflow.
“Kenaikan suku bunga SRBI bertujuan menarik investor, agar mereka lebih percaya terhadap perekonomian Indonesia,” jelas Perry, menambahkan bahwa BI juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebesar Rp133,39 triliun hingga Mei 2026.
Langkah pembelian SBN tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas rupiah, dengan BI menjual SBN jangka pendek dan membeli SBN jangka panjang. Perry menegaskan bahwa BI terus memantau koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi.
Main Agenda ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan BI yang terus diawasi oleh DPR. Dengan adanya kritik dari anggota dewan, BI diharapkan lebih transparan dalam menjelaskan dinamika pasar dan menjaga ekspektasi masyarakat terhadap nilai tukar rupiah. Kritik tersebut mendorong BI untuk memperkuat komunikasi dan kebijakan yang lebih efektif.
